Pemerintah Sudah Digital, Tetapi Apakah Sudah Berubah?

PUBLIC SCHOLARSHIP SERIES #01

Oleh:

Bambang Irawan

Guru Besar Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

URUSAN dengan pemerintah sekarang semakin banyak yang bisa diselesaikan lewat layar telepon pintar. Mengurus izin, menyampaikan pengaduan, mengecek layanan, mengirim dokumen, bahkan berkomunikasi dengan pemerintah, semuanya semakin terdigital.

Tentu ini adalah sebuah kemajuan luar biasa, namun pernahkah kita bertanya: yang berubah hanya alatnya, atau cara pemerintah bekerja juga ikut berubah? Pertanyaan ini menjadi penting, karena membuat layanan menjadi terdigitalisasi tidak otomatis membuat pemerintahan ikut berubah. Saat ini kita melihat bahwa formulir kertas yang dipindahkan ke layar dianggap sudah terdigitalisasi. Antrean di loket yang diganti dengan antrean daring juga adalah upaya digitalisasi. Namun, perubahan yang sesungguhnya baru terasa ketika teknologi membuat pemerintah bekerja lebih sederhana, lebih terhubung, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih mudah melayani masyarakat.

Belajar dari Kalimantan Timur

Saya melihat persoalan ini cukup dekat di Kalimantan Timur. Dalam penelitian tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya menemukan bahwa digitalisasi terus berkembang, tetapi persoalan lama belum seluruhnya hilang. Hal ini dapat diketahui bahwa antarbagian dalam struktur birokrasi belum semua terhubung dengan baik. Sistem dan data belum sepenuhnya terintegrasi, begitu juga dengan kemampuan aparatur juga belum merata.

Saya menyebutnya dalam arti sederhana: pemerintah bisa semakin digital, tetapi belum tentu cara kerjanya ikut berubah.

Temuan itu membuat saya sampai pada satu gagasan penting: SPBE jangan berhenti sebagai urusan memenuhi indikator, namun teknologi seharusnya dipakai untuk mengubah cara pemerintah bekerja. Karenanya, kita perlu bergerak melampaui kepatuhan. Pelajaran lain datang dari studi yang saya lakukan bersama sejumlah kolega di Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota sama-sama berada dalam kerangka kebijakan nasional dan sama-sama mendorong transformasi digital, namun perjalanan kelembagaannya tidak persis sama, di mana Balikpapan memiliki fondasi regulasi dan teknis yang relatif kuat, namun masih menghadapi friksi ego sektoral, sementara Samarinda menunjukkan dinamika kolaborasi dan integrasi yang berbeda.