
Oleh:
Jeremiah Jung Liah
Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak sekadar menyangkut pembangunan infrastruktur fisik atau pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta. Dalam perspektif sosiologi hukum, IKN merupakan bentuk rekayasa sosial untuk meredefinisi identitas bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Negara memobilisasi berbagai instrumen, mulai dari penganggaran hingga legislasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023.
Namun, pembangunan tersebut berlangsung di wilayah yang bukan ruang kosong. IKN berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang secara historis menjadi ruang hidup sejumlah masyarakat adat (MA), khususnya Suku Balik dan Paser. Karena itu, pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan dan hak masyarakat adat berpotensi melahirkan berbagai persoalan, salah satunya etnosida.
Ancaman Etnosida
Etnosida atau “pembunuhan budaya” merupakan upaya menghilangkan kebudayaan suatu kelompok secara perlahan. Pierre Clastres dan Robert Jaulin mempopulerkan istilah ini untuk menggambarkan penyeragaman perbedaan demi kepentingan kontrol administratif. Berbeda dengan genosida yang identik dengan kekerasan, etnosida dapat berlangsung secara lebih halus dan tidak selalu dirasakan secara langsung. Cahyo Pamungkas menyebutnya sebagai “genosida” secara perlahan melalui penggusuran sumber daya alam masyarakat adat yang pada akhirnya mematikan kultur mereka.
Potensi tersebut, menurut penulis, terlihat dalam pembangunan IKN. Secara yuridis, UU IKN dibentuk hanya dalam 42 hari sehingga dipersoalkan dari sisi meaningful participation dan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC). Penetapan wilayah IKN di atas wilayah adat dinilai tidak didahului persetujuan masyarakat adat maupun pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Secara sosiologis, terdapat pula situs ritual di Sungai Sepaku yang disebut hilang akibat pembangunan proyek air baku IKN.
Jika persoalan tersebut tidak dicegah, kultur asli masyarakat yang telah lama hidup di wilayah IKN berisiko tergerus. Kebudayaan masyarakat adat semestinya berjalan beriringan dengan hukum. Mengacu pada pemikiran Radbruch, hukum tidak hanya memiliki nilai pribadi dan kemasyarakatan, tetapi juga nilai kebudayaan. Karena itu, kebijakan pembangunan seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat adat yang terdampak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




