Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Potensi Etnosida Di Wilayah Pembangunan IKN

R
Penulis: Redaksi KP❯

 Jeremiah Jung Liah.


Advertisement

Jeremiah Jung Liah.

Oleh:

Jeremiah Jung Liah

Advertisement

Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak sekadar menyangkut pembangunan infrastruktur fisik atau pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta. Dalam perspektif sosiologi hukum, IKN merupakan bentuk rekayasa sosial untuk meredefinisi identitas bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Negara memobilisasi berbagai instrumen, mulai dari penganggaran hingga legislasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian diubah melalui UU Nomor 21 Tahun 2023.

Namun, pembangunan tersebut berlangsung di wilayah yang bukan ruang kosong. IKN berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang secara historis menjadi ruang hidup sejumlah masyarakat adat (MA), khususnya Suku Balik dan Paser. Karena itu, pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan dan hak masyarakat adat berpotensi melahirkan berbagai persoalan, salah satunya etnosida.

Advertisement

Ancaman Etnosida

Etnosida atau “pembunuhan budaya” merupakan upaya menghilangkan kebudayaan suatu kelompok secara perlahan. Pierre Clastres dan Robert Jaulin mempopulerkan istilah ini untuk menggambarkan penyeragaman perbedaan demi kepentingan kontrol administratif. Berbeda dengan genosida yang identik dengan kekerasan, etnosida dapat berlangsung secara lebih halus dan tidak selalu dirasakan secara langsung. Cahyo Pamungkas menyebutnya sebagai “genosida” secara perlahan melalui penggusuran sumber daya alam masyarakat adat yang pada akhirnya mematikan kultur mereka.

Potensi tersebut, menurut penulis, terlihat dalam pembangunan IKN. Secara yuridis, UU IKN dibentuk hanya dalam 42 hari sehingga dipersoalkan dari sisi meaningful participation dan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC). Penetapan wilayah IKN di atas wilayah adat dinilai tidak didahului persetujuan masyarakat adat maupun pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Secara sosiologis, terdapat pula situs ritual di Sungai Sepaku yang disebut hilang akibat pembangunan proyek air baku IKN.

Jika persoalan tersebut tidak dicegah, kultur asli masyarakat yang telah lama hidup di wilayah IKN berisiko tergerus. Kebudayaan masyarakat adat semestinya berjalan beriringan dengan hukum. Mengacu pada pemikiran Radbruch, hukum tidak hanya memiliki nilai pribadi dan kemasyarakatan, tetapi juga nilai kebudayaan. Karena itu, kebijakan pembangunan seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat adat yang terdampak.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Refleksi Dana Karbon Kaltim

Refleksi Dana Karbon Kaltim

Demi menghargai masyarakat adat yang telah menjaga hutan, dana karbon dirancang untuk memenuhi itu Namun perhitungannya tidak sesuai harapan

Tapal Batas Belum Jelas, Masyarakat Adat di Kaltim Hadapi Jalan Panjang Mendapat Pengakuan Hukum

Tapal Batas Belum Jelas, Masyarakat Adat di Kaltim Hadapi Jalan Panjang Mendapat Pengakuan Hukum

Konflik tapal batas dan perbedaan kepentingan menghambat pengakuan masyarakat hukum adat di Kaltim, termasuk penetapan tanah ulayat.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kaltim Masih Minim, Hanya 10 dari 516 Komunitas Kantongi SK

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kaltim Masih Minim, Hanya 10 dari 516 Komunitas Kantongi SK

Dari 516 komunitas masyarakat hukum adat di Kaltim, baru 10 yang diakui pemerintah. Sebanyak 143 komunitas masuk program pendampingan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer