Oleh: Bahrul Muhit
(Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Penajam Paser Utara)
Realitas di Penajam Paser Utara saat ini sungguh memperlihatkan dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, bumi Benuo Taka ini dielu-elukan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek infrastruktur bernilai ratusan triliun rupiah berputar masif di sebagian wilayahnya.
Namun di balik kemegahan itu, warga lokal justru megap-megap menghadapi impitan ekonomi, krisis lingkungan, hingga kelangkaan energi yang kian menjerat kehidupan sehari-hari. Penajam Paser Utara seolah terjebak dalam pertumbuhan ekonomi makro yang semu.
Kemegahan ibu kota baru tidak otomatis meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, tetapi tampaknya justru membawa kenyataan pahit berupa keuangan daerah yang merosot, krisis ekologi, hingga distribusi kebutuhan publik yang berantakan.
Pangkal persoalan ini berakar dari kebijakan fiskal pusat yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ketika arus migrasi pendatang mendongkrak beban sosial, kebutuhan energi, dan infrastruktur penunjang, kas daerah Penajam Paser Utara justru menyusut drastis.
Bayangkan saja, kesepakatan APBD antara eksekutif dan DPRD PPU sempat terjun bebas ke angka Rp 1,48 triliun. Penurunannya tidak tanggung-tanggung, lenyap lebih dari Rp 1,02 triliun atau terpangkas hingga 30 sampai 40 persen jika disandingkan dengan postur anggaran tahun sebelumnya.
Biang keroknya tak lain adalah kebijakan pusat yang menahan dan memotong Dana Bagi Hasil (DBH) hingga separuh jatah daerah. Dampaknya, piutang transfer senilai ratusan miliar rupiah menggantung tanpa kepastian. Tersendatnya hak keuangan daerah ini menjadi pukulan telak.
Di saat pemerintah daerah harus membiayai penataan kawasan dan jaring pengaman sosial akibat kehadiran proyek nasional, instrumen utama pembangunan mereka justru dipangkas. Walhasil, pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi ketat dan mengorbankan berbagai program prioritas untuk warga lokal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
