Menolak Katastrofe Penegakan Hukum

Oleh:

Nazhif Ali Murtadho

Alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan Calon Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum

Energi dan perhatian kolektif bangsa ini sering kali terkuras habis oleh ingar-bingar kontroversi penegakan hukum yang tidak berkesudahan. Di panggung teater sosial, publik disuguhkan serial drama kolosal yang mempertontonkan benturan sengit antar-aparatur penegak hukum itu sendiri. Dinamika ini memperlihatkan pertarungan sengit antara pasukan kepalsuan dan prajurit kebenaran di ruang siber yang bising. Ketika institusi yang seharusnya menjadi pilar keadilan justru saling menyandera dalam labirin kepentingan faksional, rasionalitas hukum seketika menguap.

Fenomena gesekan tingkat tinggi yang melibatkan unsur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampidsus dan kepolisian beberapa waktu lalu menjadi potret telanjang betapa rapuhnya sistem keadilan kita. Alih-alih menguak kebenaran substantif, dinamika tersebut justru memicu lahirnya dekonstruksi hukum yang masif. Hukum kehilangan daya ikat moralnya dan mengalami pembusukan dari dalam, bertransformasi menjadi sekadar komoditas politik dan instrumen pelindung bisnis ekstraktif.

Kondisi ketidakpastian ini melemparkan masyarakat ke dalam situasi fluiditas hukum yang sangat berbahaya. Sifat cair ini melelehkan garis batas yang tegas antara benar dan salah, moral dan amoral, serta kebaikan dan kejahatan. Ketika proses hukum tidak lagi berpijak pada dermaga topos dan locus yang jelas, terjadi disosiasi radikal yang menghancurkan logika keadilan. Institusi negara bertindak layaknya tubuh tanpa organ, di mana setiap struktur formal gagal menjalankan fungsi etisnya dan bergerak tanpa koordinat aturan yang mengikat.

Dampaknya adalah katastrope hukum yang menciptakan turbulensi psikis dan sosial di tengah masyarakat. Publik yang dirundung skeptisisme akut tidak lagi memercayai kemurnian motif penegakan hukum. Jika dekonstruksi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi rekonstruksi hukum yang radikal, akal sehat bangsa akan lumpuh, dan rakyat pada akhirnya akan mencari kebenaran dengan cara sendiri melalui anarki sosial.

Mengurai Labirin Ego dan Sinergi Kelembagaan

Anomali penegakan hukum yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa arsitektur hukum nasional tidak dirancang untuk mengatasi situasi di mana para pimpinan tertinggi penegak hukum saling mengintai. Hubungan hierarkis dan psikologis dalam birokrasi penuntutan menciptakan kebuntuan yang sempurna. Bagaimana mungkin seorang jaksa junior atau bahkan direktur penuntutan memiliki keberanian penuh untuk memformulasikan surat dakwaan yang kokoh jika kasus tersebut melibatkan bos atau pucuk pimpinan tertinggi mereka dalam satu garis komando yang sama.

Sistem penegakan hukum kita tidak mengenal lembaga penuntut umum independen di luar kejaksaan untuk menangani perkara pasca-amputasi kewenangan tertentu. Potensi terjadinya sabotase internal, pelemahan dakwaan, atau lempar-lempar perkara antar-lembaga menjadi sangat terbuka lebar. Fenomena ini diperparah oleh hilangnya kepercayaan publik akibat watak tebang pilih yang telanjur melekat erat pada rekam jejak sistem peradilan kita.