
Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Indonesia dengan limpahan kekayaan alamnya, mulai dari mineral, batu bara, hutan tropis, hingga kawasan pesisir, berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, realitas menunjukkan paradoks yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sumber daya alam (SDA) belum otomatis menghadirkan kemakmuran yang merata.
Padahal, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pertanyaannya, sudahkah amanat konstitusi tersebut benar-benar diwujudkan melalui tata kelola sumber daya alam yang adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik?
Rasa-rasanya masih belum. Sebab, kenyataannya tata kelola SDA di negeri ini masih menguntungkan segelintir pihak. Kesenjangan akses terhadap kekayaan alam merupakan salah satu masalah krusial yang menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan sosial.
Tidak hanya perihal disparitas dan ketidakadilan ekonomi maupun sosial, persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah kita ialah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat ulah oknum pengusaha yang serakah, yang perhitungannya hanya sebatas untung rugi dan orientasinya semata-mata pada upaya menambah kekayaan serta aset pribadi.
Kenyataan pahit itu memang bermula dari sekelompok kecil orang atau entitas yang mempunyai kontrol dan akses begitu besar terhadap pengelolaan kekayaan alam kita. Ditambah lagi ketika mereka bersekongkol atau "bermain mata" dengan pihak penguasa yang mengeluarkan kebijakan ataupun DPR yang menetapkan undang-undang. Kompromi antara pengusaha dan penguasa dalam tata kelola SDA ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan berbagai kerusakan lingkungan hidup.
Deforestasi secara masif untuk perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan pertambangan; pencemaran air akibat limbah industri dan domestik; privatisasi sumber air oleh perusahaan besar; perampasan tanah adat dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan; eksploitasi mineral secara berlebihan oleh perusahaan tambang besar; serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya merupakan faktor yang mengundang terjadinya krisis ekologis. Sekali lagi, dampak lingkungan dan sosial sama sekali tidak menjadi pertimbangan.
Baca Juga: Musuh dalam Selimut
Dalam banyak kasus, orientasi untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi jangka pendek lebih dominan daripada komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kepentingan umum. Segala taktik dan strategi dikerahkan demi memuaskan ambisi materialistis. Termasuk melakukan "pendekatan personal" atau bahkan menyuap pejabat terkait demi memuluskan kepentingannya.
Masalah satwa yang harus bermigrasi karena habitatnya dikuasai secara sepihak tidak menjadi bahan pertimbangan. Kesulitan warga memperoleh air bersih akibat aktivitas pertambangan di kawasan hutan juga diabaikan. Ancaman banjir bandang dan tanah longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu pun tidak dipedulikan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




