KALTIMPOST.ID, Bencana ekologis yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh masih menyisakan rasa penasaran dan sejumlah pertanyaan di benak kita.
Benarkah cuaca ekstrem menjadi satu-satunya penyebab banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan rumah warga serta sejumlah fasilitas publik? Rasa-rasanya, ada yang masih belum bisa diterima oleh nalar jika bencana tersebut murni faktor alam.
Sebab, sejumlah bukti sudah terkuak jelas yakni gelondongan kayu yang baru ditebang terbawa arus banjir. Bukankah itu menjadi bukti yang sukar ditepis lagi bahwa bencana ekologis itu tidak lepas dari ulah tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ya, mereka para pembalak hutan menjadi biang keladi. Dan di balik penebang ilegal itu, percayalah, ada pengusaha-pengusaha “nakal”.
Perihal penebangan liar, sebenarnya bukan persoalan baru di negeri ini. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kita selalu disajikan oleh berita-berita yang cukup menyayat hati terkait eksploitasi habis-habisan sumber daya alam (SDA) hutan kita.
Entah itu dengan dalih pembukaan kawasan permukiman, penginapan, kawasan wisata, dan semacamnya. Atas dasar hendak menggenjot pertumbuhan ekonomi, semua seolah dihalalkan untuk dikerjakan.
Dengan alasan akan meningkatkan investasi, kekayaan alam kita benar-benar dikuras. Persoalan dampak kerusakan lingkungan, itu dipikirkan belakangan. Itu pun kalau dipikirkan. Masalah bencana alam yang akan ditimbulkan, sama sekali tidak diantisipasi.
Sebab, kalkulasinya hanyalah untung dan rugi. Sebab orientasinya profit semata. Apalagi namanya itu jika bukan kerakusan yang membabi buta. Hanya materi yang ada dalam benaknya. Masalah ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, tidak ada dalam kamus hidupnya.
Entah dari kapan kekayaan hutan kita dijarah tanpa ampun. Entah ke mana larinya kekayaan itu. Sebab nyatanya, rakyat sendiri, sampai sekarang masih jauh dari yang namanya sejahtera. Yang menikmati hanya segelintir orang.
Mayoritas rakyat hanya melihat dari bawah sembari geleng-geleng kepala dan mengelus dada, betapa kejamnya para kapitalis-kapitalis serakah itu. Parahnya lagi, oknum pejabat tinggi negara pun seakan menutup mata dengan fakta tersebut. Bahkan, tanpa merasa berdosa mengeluarkan izin penambangan selama bertahun-tahun.
Dan ketika bencana melanda, semua seolah terkejut dan mencari-cari faktor penyebab dan siapa dalangnya. Mereka lupa tidak bercermin. Fokusnya hanya mencari kambing hitam. Padahal, rakyat sekarang tidak begitu mudah dikelabui. Kita sudah cukup paham mana pejabat yang amanah dan mana yang pura-pura peduli.
Sebagai penulis, saya cukup nelongso, tidak habis pikir, bisa-bisanya sebagian pejabat kita dengan mudahnya mengeluarkan izin penambangan ataupun penebangan di kawasan hutan yang harusnya dilindungi, dijaga, dan dilestarikan.
Wajar saja jika sebagian dari kita berpikir, ada oknum pejabat yang kongkalikong alias bermain mata dengan pengusaha yang hendak membabat hutan. Adalah suatu hal yang lumrah jika sebagian dari kita berprasangka negatif terhadap oknum pejabat tertentu.
Artinya, dalam pembalakan liar, sebenarnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu sudah mengetahuinya. Hanya saja, karena sudah “bersekongkol”, semua bisa disetting sedemikian rupa.
Bahkan, barangkali izin tersebut bisa dikeluarkan secara sim salabim abrakadabra alias secara kilat. Dalam hal ini, kepentingan rakyat menjadi nomor sekian. Atau bahkan barangkali sama sekali tidak dipikirkan. Apalagi masalah kerusakan alam. Mungkin tidak ada dalam otak dan hati mereka. Adanya hanya bagaimana memuaskan hasrat duniawinya.
Sebelumnya, seperti yang dilansir environment-indonesia.com, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pernah memberikan beberapa catatan terkait penyebab utama yang mempercepat kerusakan lingkungan di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025.
Di antaranya: a) alih fungsi lahan secara masif, terutama hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional; b) pengabaian prinsip analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan, di mana banyak proyek pembangunan dijalankan tanpa kajian lingkungan yang memadai.
Belum lagi penegakan hukum di negeri ini yang masih lemah terhadap para perusak hutan seolah menjadi penanda ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hutan kita. Sebab itulah, hemat saya, persoalan hutan ini cukup kompleks.
Sebab melibatkan pengusaha-pengusaha elite yang bergandengan tangan dengan penguasa-penguasa yang tidak amanah. Padahal, tugas penguasa adalah melayani rakyat. Padahal sudah seharusnya pejabat publik itu membaktikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan oligarki pengisap kekayaan alam kita.
Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan agar kerusakan alam tidak semakin parah, saya kira kepemimpinan pro-lingkungan hidup ini perlu kembali digalakkan. Mulai dari tingkat desa hingga nasional, semua pemimpinnya harus menjadi teladan, terutama bagaimana melestarikan lingkungan hidup.
Bukan sebaliknya, justru berkolaborasi dengan pengusaha nakal untuk membabat habis kekayaan alam kita. Kepemimpinan pro-lingkungan hidup ini bukan sekadar konsep dan wacana, tapi sudah saatnya betul-betul diterapkan.
Terutama para pejabat tinggi di level pusat, seperti halnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM juga harus dievaluasi total dan menyeluruh. Jangan-jangan selama ini, gerak dan orientasinya sudah melenceng.
Kemudian yang lebih penting lagi adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu, terutama terhadap pengusaha serakah ataupun pelaku illegal logging yang selama ini terkesan dibiarkan. Terkait hal itu, keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat dan alam harus dibuktikan.
Kepemimpinan yang pro-lingkungan hidup, kepemimpinan yang betul-betul memperhatikan kelestarian alam. Kepedulian Presiden Prabowo terhadap hutan-hutan di seluruh Indonesia, akan menjadi angin segar bagi rakyat. Terutama dalam memperbarui tata kelola hutan yang barangkali selama ini diatur secara serampangan.
Ketegasan Prabowo, sekali lagi, menjadi pembangkit optimisme warga untuk bersatu melawan mafia hutan. Dalam hal ini, pastinya, harus diwujudkan dalam ragam langkah, kebijakan, dan programnya. Termasuk juga mencopot menteri-menteri yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan hidup dan terbukti “bermain mata” dengan pelaku illegal logging.
Baca Juga: Membangun Masa Depan dari Osaka
Sebab, menjaga alam ini menyangkut nasib bangsa kita ke depan. Termasuk nasib anak cucu kita. Satu lagi, sebagai warga, kita pun juga mesti berupaya untuk berpartisipasi aktif melestarikan alam, kendati pun dengan hal-hal sederhana, seperti halnya menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan atau menebang kayu secara sembarangan.
Terakhir, perketat pengawasan dan perizinan, serta tindak segala macam kejahatan lingkungan dengan tegas. Bagaimanapun juga, pemerintah harus berpihak pada rakyat. Hal itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. (*)
*) Esais asal Madura
Editor : Almasrifah