Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nilai IPP Paser 46,23, DPRD Godok Raperda Pembangunan Kepemudaan

M
Penulis: Muhammad Najib❯

DPRD Paser menggodok Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan guna menekan angka pengangguran pemuda.
DPRD Paser menggodok Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan guna menekan angka pengangguran pemuda.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – DPRD Kabupaten Paser melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Kepemudaan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas masih rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Paser.

Anggota Bapemperda DPRD Paser, Burhanuddin, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan terbaru, nilai IPP Paser berada di angka 46,23. Secara klasifikasi, angka tersebut masuk kategori “kurang”.

“Kami melihat ada urgensi besar untuk mengatur regulasi ini. Dari lima domain IPP, beberapa sektor masih sangat lemah dan membutuhkan intervensi kebijakan yang kuat,” kata Burhanuddin, Senin (23/2/2026).

Ia memaparkan, nilai indeks pada domain pendidikan mencapai 68,31, kesehatan dan kesejahteraan 66,99, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja 41,91, gender dan diskriminasi 35,03, serta partisipasi dan kepemimpinan 18,90.

Advertisement

Menurutnya, rendahnya angka partisipasi dan kepemimpinan yang berada di bawah 20 poin menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi.

Berdasarkan data kependudukan 2024, jumlah penduduk Paser tercatat 309.667 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 77.299 jiwa merupakan pemuda usia 16–30 tahun.

Burhanuddin menilai, besarnya jumlah pemuda bisa menjadi bonus demografi apabila dikelola dengan baik melalui pendidikan berkualitas dan ketersediaan lapangan kerja. Sebaliknya, jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi memicu meningkatnya pengangguran dan persoalan sosial.

“Jika dikelola dengan pendidikan berkualitas dan lapangan kerja, ini menjadi bonus demografi. Namun jika abai, potensi masalah sosial seperti pengangguran dan kenakalan remaja akan meningkat,” ujarnya.

Raperda ini juga disiapkan untuk memperkuat payung hukum program strategis Pemerintah Kabupaten Paser, salah satunya program Anak Muda Mandiri yang masuk dalam 11 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Paser.

Program tersebut meliputi pelatihan wirausaha muda, pelatihan digital, bantuan modal usaha, hingga pengembangan taruna tani atau petani milenial.

Dengan adanya Perda Pembangunan Kepemudaan, diharapkan berbagai program tersebut memiliki keberlanjutan serta struktur yang lebih jelas dalam meningkatkan kesejahteraan pemuda di sepuluh kecamatan di Kabupaten Paser. (jib)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Komisi I DPRD Kabupaten Paser mendesak Pemkab Paser untuk segera melakukan penataan ulang penempatan ASN.

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser gelar rapat gabungan bahas pencemaran air akibat tambang emas ilegal di Muara Komam dan Batu Sopang. Warga ultimatum 2 minggu.

    DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

Pembahasan Raperda minol Paser mendapat masukan dari DPRD, MUI, PCNU, hingga lembaga adat terkait pengawasan peredarannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer