Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Banyak Keluhan Soal Takaran, DPRD Paser Desak Sidak Metrologi ke Pertamini  

M
Penulis: Muhammad Najib❯
Anggota DPRD Paser, Agus Santosa. (Najib/KP)
Anggota DPRD Paser, Agus Santosa. (Najib/KP)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamini. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi maraknya dugaan kecurangan takaran serta penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Advertisement

Anggota DPRD Kabupaten Paser, Agus Santosa mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait volume BBM di Pertamini yang tidak sesuai dengan nominal pembayaran.

Ia mendesak UPTD Metrologi untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan ketimbang hanya mengandalkan pengukuran mandiri oleh pemilik usaha.

Selain persoalan akurasi takaran, Agus juga menyoroti aspek legalitas jenis BBM yang diperjualbelikan. "Pertamini seharusnya hanya menjual BBM nonsubsidi. Praktik penjualan BBM bersubsidi di tingkat eceran dianggap telah melanggar aturan dan merusak tatanan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah," kata Agus, Rabu (16/9/2026).

Advertisement

Untuk menyelesaikan persoalan ini secara holistik, DPRD Paser meminta instansi berwenang segera menggelar sosialisasi aturan kepada para pemilik Pertamini.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didesak untuk menertibkan antrean panjang BBM bersubsidi di SPBU resmi yang kian mengular hingga ke badan jalan karena dinilai merusak citra Kabupaten Paser. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser gelar rapat gabungan bahas pencemaran air akibat tambang emas ilegal di Muara Komam dan Batu Sopang. Warga ultimatum 2 minggu.

    DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

Pembahasan Raperda minol Paser mendapat masukan dari DPRD, MUI, PCNU, hingga lembaga adat terkait pengawasan peredarannya.

DPRD dan Pemkab Paser Sahkan APBD Perubahan 2026 Sebesar Rp3,75 Triliun

DPRD dan Pemkab Paser Sahkan APBD Perubahan 2026 Sebesar Rp3,75 Triliun

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Paser menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer