Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Kembali Raih Penghargaan Universal Health Coverage 2024

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
PRESTASI: Pj Bupati PPU Makmur Marbun menerima penghargaan UHC kategori utama tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kamis (8/8).
PRESTASI: Pj Bupati PPU Makmur Marbun menerima penghargaan UHC kategori utama tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kamis (8/8).

KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Kamis (8/8).


Advertisement

Ajang penyerahan penghargaan ini dihelat di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Bagi PPU ini adalah penghargaan dua tahun berturut – turut yang diberikan sebagai apresiasi dari pemerintah pusat atas perhatian pemerintah daerah kepada masyarakanya khususnya di bidang kesehatan.

Salah satunya, cakupan kepesertaan semesta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS).

“Kami bersyukur atas penghargaan ini. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat PPU khusunya dalam hal pelayanan kesehatan," tegas Makmur Marbun.

Menurunya, PPU saat ini masuk dalam kategori kabupaten yang telah berhasil menyejahterakan masyarakanya dalam bidang kesehatan.

Dirinya menekankan bahwa hal itu dapat dilakukan berkat tanggung jawab bersama.

“Bukan hanya dari sisi pelayanan kesehatan, tetapi mutu pelayanannya itu yang utama. Mungkin ini yang akan menjadi bahan evaluasi kita ke depan," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PPU dr Jansje Grace Makisurat menambahkan, sejak dicanangkannya jaminan kesehatan secara nasional, Banuo Taka – sebutan PPU, telah sejalan dengan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat di PPU.

Secara bertahap, pemerintah daerah PPU telah memberikan kepeduliannya dalam bentuk anggaran dengan membayar iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kita bersyukur, secara bertahap sampai akhirnya dua tahun berturut-turut kita bisa menerima UHC dengan kategori utama," timpal dr Grace.

Diraihnya kembali penghargaan tersebut tentu tidak mudah. Banyak tahapan yang cukup panjang yang harus dilakukan. Salah satunya dengan penyempurnaan jaminan kesehatan BPJS yang dilaksanakan di PPU.

Advertisement

Grace berharap, bahwa pemerintah kabupaten PPU harus tetap konsisten dalam menganggarkan untuk jaminan kesehatan di daerah.

“Apalagi hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU, dipastikan pertambahan jumlah penduduk akan meningkat secara drastis. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar konsisten untuk tetap menyisihkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakatnya," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres), Ma’rif Amin dalam sambutan pada ajang itu mengatakan, UHC Award merupakan sebuah apresiasi kepada pemerintah daerah.

Penghargaan tersebut diberikan atas dasar dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah yang telah mewujudkan UHC dengan cangkupan perlindungan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 95 persen dari total penduduk.

“Saya mengharapkan penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk di wilayahnya masing-masing,” kata Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin juga mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus mendukung program JKN-KIS dengan cara menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pesan saya, perluas jangkauan kesehatan sampai 100 persen. Libatkan tokoh masyarakat, agama dalam menyosialisasikan program JKN terutama bagi masyarakat terpencil,” pesannya. (ami/far)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab PPU Perketat Belanja, Perjalanan Dinas Ikut Disorot

Pemkab PPU Perketat Belanja, Perjalanan Dinas Ikut Disorot

Kepala SKPD diminta turun langsung mengawal pelaksanaan kegiatan, mulai dari proyek pembangunan hingga penggunaan biaya operasional.

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

lima posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga terisi pejabat definitif

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Persatuan Pedagang dan Tameng Adat Borneo desak Polres PPU tindak lanjuti penyegelan toko serta dugaan pungli di Pasar Petung secara hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer