Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Yang Keluhkan Gaji Telat di PPU, Diminta Segera Lengkapi Berkas Pengaduan

A
Penulis: Ari Arief❯

Nicko Herlambang (FOTO: IST)
Nicko Herlambang (FOTO: IST)
KALTIMPOST.ID, Jumlah karyawan yang belum terima gaji hingga empat bulan ini di Penajam Paser Utara (PPU) ternyata 50 orang. Mereka ini adalah karyawan yang bekerja melalui sebuah perusahaan PT Satu Solid Indonesia (SSI), pengerah tenaga kerja outsorcing bidang security. 


Advertisement

Mereka juga mengeluhkan izin cuti dan sakit yang diambil pekerja, mengakibatkan pemotongan gaji, ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Selasa (8/10). Persoalan ketenagakerjaan ini pun sudah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD PPU, Kamis (7/11). 

Pihak manajemen perusahaan yang hadir adalah Kepala Operasional PT SSI, Alfan Haryanto, yang meminta RDP dijadwalkan ulang.

Problem ketenagakerjaan ini mendapatkan atensi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang. Bahkan, dia pun turut hadir pada saat digelar RDP bersama DPRD PPU yang membahas keluhan karyawan. Dia minta Disnakertrans PPU untuk merampungkan permasalahan ini. 

Advertisement

“Iya, nanti biar dinas menjalankan mekanisme aturannya. ’Kan itu seharusnya berjalan dan tak harus tunggu RDP dengan DPRD lagi, baru dilakukan penanganannya. Nanti juga dilihat kendalanya apa?” kata Nicko Herlambang, kepada Kaltim Post, Minggu (10/11). 

Informasi karyawan belum menerima gaji selama empat bulan, yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 10 pada setiap bulan diperoleh media ini dari keterangan Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, merujuk pengaduan karyawan. Namun, Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, yang turut RDP pada Kamis lalu itu menyebutkan, bahwa gaji belum dibayarkan kepada karyawan selama lima bulan. 

“Saya juga minta kepada Disnakertrans PPU untuk segera merampungkan persoalan ini,” kata Ishaq Rahman usai RDP.

Advertisement

Sementara tu, Kepala Disnakertrans PPU, Marjani dihubungi media ini, Minggu (10/11) menjelaskan, bahwa perusahaan telah dikiriminya surat berisi aturan tentang risiko dan konsekuensi terburuk apabila persoalan karyawan itu tak dirampungkan sesuai regulasi.

Sedangkan saat menanggapi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, ia menegaskan, bahwa sebelum RDP dimulai di DPRD ia menegaskan, sudah melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan.

Marjani mengungkapkan, saat ini, Disnakertrans minta karyawaan agar melengkapi data pengaduan sebagai dasar mediasi selanjutnya.

“Kami panggil perusahaan tentunya, kami akan membuat anjuran atau rekomendasi. Jika masih buntu, kami sarankan agar karyawan mengadukan ke Disnakertrans Kaltim. Saat ini kami juga menyampaikan hal ini ke Disnakertrans Kaltim sebagai langkah koordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Semoga, dengan dukungan penuh dari DPRD PPU masalah ini selesai, sehingga tak sampai ke provinsi, sekalipun kami tetap berkomunikasi lisan dengan provinsi,” katanya.

Persoalan pengaduan karyawan ini, Kaltim Post melakukan konfirmasi melalui WhatsApp (WA) Kepala Operasional PT SSI, Alfan Haryanto, sekira pukul 10.56 Wita, Jumat (8/11), namun belum mendapatkan tanggapan hingga Minggu (10/11). 

Karena itu, belum diketahui sikap perusahaan ini di dalam mengatasi persoalan puluhan karyawannya, yang sebagian besar bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, PPU itu.

Advertisement
Editor : Uways Alqadrie
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Program PKM BIMA 2026 UMKT Perkuat Keterampilan Kader Dasawisma, Pantau Kesehatan Keluarga

Program PKM BIMA 2026 UMKT Perkuat Keterampilan Kader Dasawisma, Pantau Kesehatan Keluarga

Pemantauan kesehatan keluarga di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai diperkuat.

Disnakertrans PPU Siapkan Pelatihan MUA hingga Satpam bagi Warga Ber-KTP Lokal 

Disnakertrans PPU Siapkan Pelatihan MUA hingga Satpam bagi Warga Ber-KTP Lokal 

Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan lima jenis pelatihan kerja melalui APBD Perubahan 2026.

Pemkab PPU Tanggung BPJS Ketenagakerjaan 20 Ribu Pekerja Rentan

Pemkab PPU Tanggung BPJS Ketenagakerjaan 20 Ribu Pekerja Rentan

Pemkab PPU menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 20 ribu pekerja rentan, dengan rencana perluasan perlindungan bagi nelayan pada 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer