Sabar Ya Dinas Pertanian PPU! Usulan Perda PLP2B Masuk Prolegda, Nasmik Ditunggu

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Usulan Dinas Pertanian (Distan) Penajam Paser Utara (PPU) untuk pembuatan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) yang dikirim ke sekretaris kabupaten (sekkab) melalui kepala bagian hukum Setkab PPU tertanggal 18 November 2024, ternyata, belum lengkap. Sehingga belum bisa diproses.
“Namun masuk prolegda (program legislasi daerah) tahun 2025 dan semoga dinasnya triwulan 1 pada tahun ini sudah mengajukan nasmik (naskah akademik) dan draftnya karena yang diajukan melalui kami hanya masih judul perda saja,” kata Kepala Bagian Hukum, Setkab PPU, Pitono, Minggu (19/1).
Distan mengajukan usulan pembentukan perda tersebut menjawab Ketua DPD Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia (P3S) PPU, Surito Widarie, yang sebelumnya menyebut bahwa Undang-Undang (UU) No. 41/2009 tentang PLP2B telah lama disahkan, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dinilai lamban dalam menerbitkan perda terkait.
Padahal, Perda PLP2B sangat krusial untuk melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi, terutama ke perkebunan kelapa sawit seperti yang marak terjadi di daerah ini.
“Seharusnya, Pemkab PPU sudah sejak lama memiliki Perda PLP2B. Dengan adanya perda ini, akan jelas wilayah mana saja yang masuk dalam kawasan lindung dan bagaimana sinerginya dengan tata ruang wilayah," kata Ketua DPD P3S PPU, Surito Widarie, Jumat (17/1). Lambannya penerbitan perda ini, lanjut penggiat bidang pertanian ini, berdampak serius pada kelestarian lahan pertanian di PPU. Alih fungsi lahan yang terus terjadi mengancam ketahanan pangan daerah, apalagi mengingat PPU memiliki peran penting sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menanggapi ini, Kepala Distan PPU, Andi Trasodiharto, Jumat (17/1), mengatakan, bahwa pihaknya telah mengajukan usulan perda dimaksud, dan telah dikirimkan ke sekkab melalui kepala Bagian Hukum, Setkab PPU, tertanggal 18 November tahun lalu. Namun, soal usulan hanya masih berupa judul perda saja ia membenarkan.
“Benar itu masih judul perda untuk mendapat persetujuan. Setelah itu ada langkah-langkah yang harus kami koordinasikan lago dengan Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan) PPU untuk proses naskah akademik dan drafnya mengacu ke beberapa kota/kabupaten yang sudah menyelesaikan perda tersebut,” kata Andi Trasodiharto, Minggu (19/1).
Surito Widarie mengatakan, bahwa UU PLP2B sudah sangat jelas mengatur sanksi, baik denda maupun pidana, bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan. Namun, tanpa adanya perda yang lebih spesifik, penegakan hukum menjadi sulit, dan petani terancam rugi. Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada para petani.
Dengan memberikan insentif dan menjamin penyerapan hasil panen melalui Badan Usaha Logistik (Bulog) atau perusahaan umum daerah (perumda), diharapkan petani semakin termotivasi untuk mempertahankan lahan pertaniannya dan tidak tergiur untuk beralih ke komoditas lain.
"Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani dan memastikan keberlangsungan sektor pertanian. Jangan sampai petani dirugikan akibat kebijakan yang lambat dan tidak tegas," tegasnya.
Laju konversi lahan persawahan yang kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di PPU itu telah disuarakan oleh Penasihat DPC Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) PPU, Sayid Rahman dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi di Solo, Jawa Tengah, 14-16 Januari 2025 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, yang hadir pada munas tersebut.
“Kepada bapak menteri, mohon dengan segala hormat hal ini agar segera dapat ditanggulangi perubahan status tanah persawahan jadi kebun kelapa sawit ini. Karena, kalau tidak segera ditanggulangi lahan persawahan akan semakin menyempit dan berdampak pada tingkat keberhasilan swasembada pangan, utamanya beras,” kata Penasihat DPC Perpadi PPU, Sayyid Rahman pada hari pertama Munas Perpadi di Solo itu, seperti dilansir media ini Kamis (16/1).
Penasihat DPD Perpadi Kaltim itu mengemukakan contoh banyaknya luasan lahan persawahan yang sekarang beralih dari padi ke komoditi kelapa sawit, yaitu di Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, PPU. Kawasan pertanian ini, lanjutnya, telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi lumbung beras.
“Kalau tak segera ditanggulangi kami mengkhawatirkan program swasembada beras secara lokal dan nasional seperti digagas Presiden Prabowo Subianto bakal gagal,” kata Sayid Rahman.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




