Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekda Tohar Pastikan PPU Dukung Penuh Program MBG

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

 

PROGRAM PRIORITAS: Sekda Tohar memastikan program MBG segera dilaksanakan di PPU.
PROGRAM PRIORITAS: Sekda Tohar memastikan program MBG segera dilaksanakan di PPU.

KALTIMPOST.ID, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Benua Taka.


Advertisement

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar mengatakan pihaknya segera membahas implementasi program tersebut dalam waktu dekat.

"Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, bahwa pemahaman terkait MBG yang masih sedikit membingungkan selama ini kini semakin jelas arahnya. Bahwa pusat tengah mendorong seluruh stakeholder untuk bisa mensukseskan program MBG," kata Tohar usai mengikuti rakor dalam rangka pembahasan program MBG yang digelar di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur, Samarinda, Senin, (10/2).

Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, unsur Forkopimda Kaltim, perwakilan kabupaten/kota dan pejabat terkait lainnya.

Advertisement

Melalui pertemuan tersebut, Tohar juga mendapat informasi bahwa kabupaten PPU memperoleh 22 Stasiun Pelayanan (SP) atau dapur layanan terkait program MBG di Kaltim.

"Nah ini yang masih menjadi pertanyaan kita apakah SP tersebut berdasarkan proporsi jumlah calon penerima manfaat, baik siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil, atau telah memperhitungkan orbitase jangkauan dari satuan pelayanan ke penerima manfaat. Itu juga perlu diklarifikasi kepada satuan badan gizi nasional di PPU," jelas Tohar.

Tohar menjelaskan tugas daerah. Yakni, melakukan pembinaan kepada stakeholder yang memang memiliki kompetensi dalam rangka penyediaan dan penyiapan material untuk program MBG, dalam hal ini komoditas-komuditas yang diperlukan.

Advertisement

Tohar menambahkan bahwa setelah pertemuan tersebut, Pemkab PPU juga segera melakukan tindak lanjut melaksanakan rapat konsolidasi dengan stakeholder untuk melakukan pemetaan-pemetaan. 

"Di lingkup pertanian, untuk bisa melakukan pembinaan kepada masyrakat petani kita. Satu sisi ada peluang, tetapi ini juga tergantung cara pandang masyarakat kita. Satu sisi peluang, sekaligus tantangan bagi kita apakah mampu memenuhi kebutuhannya dari lokal," ucapnya.

Ia menyebut, belum mengetahui 22 satuan pelayanan tersebut akan ditempatkan.

"Sektornya ada di mana, membangunnya seperti apa, jadi satuan pelayanan itu identik dengan dapur pelayanan. Nah ini juga menjadi bahan renungan kita untuk membantu Badan Gizi Nasional dalam rangka menasukseskan program MBG. Namun yang pasti Pemkab PPU mendukung penuh program pemerintah terkait MBG ini," tutup Tohar.

Sementara itu, Tigor Pangaribuan mengatakan, terkait program MBG tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Dalam rangka mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu program MBG ini diperlukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan agar berjalan dengan efektif dan tepat sasaran," jelasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hadiah Rp 1 T untuk Daerah Sukses MBG, Legislator Kaltim Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan

Hadiah Rp 1 T untuk Daerah Sukses MBG, Legislator Kaltim Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan

Agusriansyah dukung insentif Rp 1 triliun bagi daerah sukses jalankan MBG, tetapi soroti dugaan penyimpangan dan risiko keracunan.

Pengamat Pertanyakan Transparansi dan Pengawasan MBG

Pengamat Pertanyakan Transparansi dan Pengawasan MBG

Pengamat ekonomi Unmul soroti efektivitas insentif Makan Bergizi Gratis. Ingatkan pentingnya pengawasan ketat dan kanal pengaduan.

Kebijakan Baru BGN: Sewa Kendaraan Distribusi MBG Kini Jadi Kewajiban SPPG

Kebijakan Baru BGN: Sewa Kendaraan Distribusi MBG Kini Jadi Kewajiban SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat tidak dipakai untuk kendaraan distribusi MBG.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer