
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pengamat sekaligus dosen Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menyoroti efektivitas pemberian insentif dalam menjamin kualitas tata kelola pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Ia mempertanyakan apakah penghargaan berbasis kinerja tersebut benar-benar mampu mendorong pelaksanaan program yang transparan, jujur, dan akuntabel.
Menurutnya, jangan sampai kepala daerah lebih berorientasi mengejar penghargaan finansial dibandingkan memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga: Jadwal Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Terancam Mundur ke 9 Desember 2026
"Justru persoalannya dengan insentif itu bisa dijamin enggak pelaksanaan MBG makin jujur di daerah?" katanya, Senin (16/11).
Purwadi menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat sistem pengawasan terhadap program-program strategis, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih.
Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, terlebih masih terdapat sejumlah kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.
Dia mengingatkan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari dukungan kepala daerah ataupun jumlah fasilitas pelayanan yang telah beroperasi.
Aspek keamanan pangan, kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta dampak yang dirasakan penerima manfaat juga harus menjadi bagian dari penilaian.
"Jangan nanti jadi para kepala daerah penjilat juga jadinya, karena cuma dapat insentif Rp 1 triliun itu. Keracunan MBG aja banyak kasus," ujarnya lagi.
Menurut Purwadi, mekanisme evaluasi selama ini juga perlu diperluas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




