
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Senin (24/2/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ika, Petung, PPU, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Forkopimda, dinas terkait, serta organisasi profesi dan wartawan.
Ketua KPU PPU, Ali Yamin Ishak, menjelaskan bahwa FGD ini diselenggarakan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI serta surat dinas resmi yang mengatur pelaksanaan evaluasi ini.
Sebelum FGD, telah dilakukan pengisian kuesioner yang menjadi dasar dalam pembahasan evaluasi.
"Alhamdulillah kita sudah melaksanakan FGD evaluasi Pilkada, khususnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara. FGD ini mengacu pada arahan KPU RI dan menjadi bagian dari tahapan evaluasi yang telah kami jalankan," ujar Ali Yamin Ishak.
Dalam diskusi tersebut, terdapat empat dimensi utama yang menjadi bahan evaluasi, yakni tahapan pemilu, aspek non-tahapan, sistem pendukung (supporting system), serta faktor internal dan eksternal.
"Kami mengundang berbagai pihak untuk memberikan catatan dan masukan, termasuk Forkopimda, dinas terkait, serta organisasi profesi dan wartawan. Tujuannya agar kami mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai jalannya Pilkada 2024," tambahnya.
Selain mengevaluasi tahapan Pilkada, dalam FGD ini juga dibahas mengenai penyerapan anggaran. Dari total anggaran sebesar Rp 22 miliar yang dialokasikan untuk Pilkada, saat ini tersisa sekitar Rp 2,5 miliar.
"Alhamdulillah, penyerapan anggaran cukup maksimal. Penggunaan terbesar ada pada aspek sumber daya manusia dan pemutakhiran data, mengingat besarnya jumlah tenaga yang terlibat serta berbagai pelatihan teknis yang kami adakan," jelasnya.
Terkait pelaksanaan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, Ali Yamin menyatakan bahwa tidak ada kendala berarti. Namun, ia mencatat perlunya seleksi lebih ketat dalam perekrutan SDM sekretariat di masa mendatang.
"Proses rekrutmen SDM sekretariat harus lebih selektif ke depan. Usulan tenaga sekretariat berasal dari PPK bersama dengan kelurahan, desa, atau kecamatan. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam memilih personel yang benar-benar memenuhi kriteria," ungkapnya.
Selain itu, FGD juga membahas temuan terkait salah satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terlibat dalam tim sukses. Namun, KPU PPU segera mengambil langkah antisipasi dengan melakukan pergantian sebelum yang bersangkutan bertugas.
"Kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Sebelum bertugas, yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan mengundurkan diri. Kami pun langsung melakukan pergantian," tegas Ali Yamin. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





