Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Imbau Pengusaha Tutup THM Selama Ramadan

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali
Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Pemkab PPU mengimbau pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) untuk menutup usahanya selama Ramadan 1446 Hijriah. 


Advertisement

Bersamaan dengan itu, Pemkab PPU juga mengatur penyesuaian jam operasional warung makan selama Ramadan. 

Regulasi itu diterbitkan melalui Surat Himbauan (SE) Nomor 500.12.12.3/337/Tu-Pimp/Kesra, tentang Penutupan dan Penyesuaian Jam Operasional, Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 1446 H/2025 Masehi, yang ditandatangani Sekda Pemkab PPU H Tohar, pada Kamis (27/2/2025). 

Kepala Satpol PP Kabupaten PPU, Bagenda Ali, memastikan satuannya sebagai penegak aturan daerah, siap untuk mengawal regulasi tersebut. 

Advertisement

"Ini untuk menghormati dan menjaga kekhusyukan ibadah umat Muslim selama Ramadan serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat," ujar Bagenda Ali, Jumat (28/2/2025). 

Ia menyebut, imbauan ini perlu disampaikan kepada para pemilik atau pengelola THM, seperti karaoke, diskotik, panti pijat dan sejenisnya, serta kepada warung makan di wilayah Pemkab PPU. 

"Penutupan operasional THM selama Ramadan akan dimulai berdasarkan penetapan pemerintah tentang masuknya bulan Ramadan 1446 H/2025 M," ungkap Bagenda Ali.

Advertisement

Dijelaskan, penyesuaian jam operasional warung makan juga perlu dilakukan. Adapun kategorinya mencakup rumah makan, kafe, dan sejenisnya, dapat tetap beroperasi namun demikian diminta untuk diupayakan agar tidak terkesan demonstratif. 

"Dianjurkan untuk menggunakan tirai atau penutup pada siang hari," katanya.

Selain itu, warung makan dan kafe yang beroperasi di malam hari diminta untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan.

Bagenda Ali menegaskan, surat imbauan tersebut juga mencakup pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan imbauan Pemkab PPU. 

Di mana akan dibentuk tim gabungan dari Pemkab PPU yakni Satpol PP, dan instansi terkait lainya, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan himbauan ini.

"Bagi tempat usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini, akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya. 

Advertisement
Editor : Uways Alqadrie
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab PPU Perketat Belanja, Perjalanan Dinas Ikut Disorot

Pemkab PPU Perketat Belanja, Perjalanan Dinas Ikut Disorot

Kepala SKPD diminta turun langsung mengawal pelaksanaan kegiatan, mulai dari proyek pembangunan hingga penggunaan biaya operasional.

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

lima posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga terisi pejabat definitif

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Persatuan Pedagang dan Tameng Adat Borneo desak Polres PPU tindak lanjuti penyegelan toko serta dugaan pungli di Pasar Petung secara hukum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer