Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wacana Perubahan Tagline PPU Berprogres

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Pitono.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Pitono.


PENAJAM– Wacana perubahan logo dan tagline Penajam Paser Utara (PPU) dari Serambi Nusantara menjadi Gerbang Nusantara berprogres. Logo dan tigline PPU ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) PPU Nomor 33 Tahun 2025.


Advertisement

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Pitono, menyebut bahwa pembahasan Perbup tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arah pembangunan daerah.

“Perubahan ini sudah termuat dalam RPJPD dan juga menyesuaikan visi-misi kepala daerah terpilih. Jadi Serambi Nusantara kita cabut dan masuklah Gerbang Nusantara,” jelasnya.

Ia menerangkan, secara substansi pembahasan logo dan tagline berada pada ranah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Namun dari sisi hukum, pihaknya berperan dalam proses legalisasi dan harmonisasi regulasi.

Advertisement

“Kami bukan mengubah, tapi melegalisasi. Tugas kami adalah memasukkan ke program pembentukan peraturan bupati tahun 2025, melaksanakan harmonisasi substansi di Kanwil Kementerian Hukum Samarinda, lalu fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Kaltim. Setelah itu baru ditetapkan,” papar Pitono.

Lebih lanjut, ia menyebut perubahan ini cukup cepat terealisasi berkat program one day service dari Kementerian Hukum. “Begitu diajukan, satu hari kemudian bisa langsung ditetapkan,” katanya. Menurut Pitono, kajian akademis dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) juga menjadi dasar penting sebelum Perbup ditetapkan. Kajian itu memperkuat urgensi perubahan city branding daerah.

Advertisement

Menjawab keraguan soal pencabutan tagline lama yang baru digunakan sekitar dua tahun, ia menegaskan hal tersebut sah secara hukum. “Selama Perbup itu diatur berdasarkan regulasi, maka ada dua pihak yang bisa membatalkan, yaitu pengadilan dan penerbitnya. Dalam hal ini yang membatalkan adalah bupati sebagai penerbitnya. Jadi sah,” tegasnya.

Pitono juga menambahkan bahwa aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait city branding tidak menjadi hambatan. “HAKI bisa dicabut. Tidak ada aturan yang menyatakan HAKI berlaku seumur hidup. Kalau diawali dengan regulasi, maka pencabutannya pun bisa dilakukan melalui regulasi,” ujarnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Menyelamatkan PPU, Menyelamatkan Gerbang Nusantara

Menyelamatkan PPU, Menyelamatkan Gerbang Nusantara

Menagih keadilan fiskal dan energi bagi Penajam Paser Utara. IKN tak boleh mengorbankan kesejahteraan dan hak hidup warga lokal Benuo Taka.

Cegah Gesekan Sopir Angkot, Dishub PPU Fokus Operasikan Bus Sekolah di Rute Kosong Sotek-Riko

Cegah Gesekan Sopir Angkot, Dishub PPU Fokus Operasikan Bus Sekolah di Rute Kosong Sotek-Riko

Dishub PPU fokus operasikan bus sekolah di rute kosong seperti Sotek dan Riko guna mencegah gesekan dengan sopir angkot.

Komitmen Majukan Ekosistem Pers, Pemkab PPU Sukses Raih Lontar Awards di SPS World 2026

Komitmen Majukan Ekosistem Pers, Pemkab PPU Sukses Raih Lontar Awards di SPS World 2026

Pemkab PPU sukses raih Lontar Awards dalam SPS World 2026. Bupati Mudyat Noor tegaskan komitmen tingkatkan sinergi dengan media

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer