KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Penanganan stunting menjadi sorotan penting di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah daerah bersiap memperkuat program intervensi kesehatan anak meski menghadapi tantangan penurunan anggaran.
Upaya ini sejalan dengan fokus Pemkab PPU menjaga kualitas tumbuh kembang anak dan mendorong program kesehatan berbasis keluarga. Strategi ini diharapkan tetap berjalan meski efisiensi anggaran menjadi keharusan.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU, dr Jansje Grace Makisurat, perhatian terhadap stunting meningkat setelah indikator kesehatan anak menunjukkan kenaikan. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dari APBN disebutnya menjadi penopang utama program kesehatan di daerah.
“Stunting ini memang harus jadi perhatian. Walaupun dalam kondisi efisiensi, porsinya harusnya agak naik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebijakan pemerintah pusat,” tegas Grace, Jumat (28/11/2025).
Grace menegaskan bahwa penurunan anggaran APBD tidak akan menghambat program intervensi stunting. DAK nonfisik senilai sekitar Rp12 miliar dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi anak dan pemantauan tumbuh kembang balita.
“Memang anggaran APBD turun. Tapi kami juga punya dana DAK nonfisik APBN yang kita optimalkan. Banyak kegiatan kita jalankan dari sana,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, PPU berada di urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim terkait angka stunting. Posisi ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan.
“PPU kemarin lumayan tinggi. Urutan tujuh provinsi. Tapi bukan hanya angka itu saja yang indikatornya. Peran serta pemerintah daerah harus kuat,” kata Grace.
Dinkes menargetkan peningkatan kualitas data posyandu, pemantauan gizi balita, dan edukasi keluarga berisiko. Semua program ini diharapkan tetap optimal dengan dukungan pendanaan pusat.
Baca Juga: Hasil Imbang Biasa Saja, Tapi Surat Bonek-lah yang Membuat Persebaya Harus Berbenah Cepat
Selain itu, Grace menyinggung kemungkinan perubahan regulasi mengenai penanggung jawab program stunting. Ia menyebut program ini berpotensi kembali berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan daerah.
“Kita sih siap saja. Selama ini memang Dinkes punya peran besar dalam pengukuran dan pengolahan data kesehatan masyarakat. Semua data kan mintanya ke kita,” tambahnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
