Perketat Pengawasan BBM Nelayan, Dinas Perikanan Temukan Kapal Tanpa Mesin yang Ambil Jatah Subsidi

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan lokal, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Rapat evaluasi dilakukan terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar dan Pertalite, bersama PT Pertamina Patra Niaga serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, di Ruang Rapat Sekkab PPU, Kamis (15/10).

Baca Juga: Targetkan PAD Baru di PPU, Videotron Mulai Dikomersilkan Tahun Depan

Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan PPU, Nani Adriana, menyampaikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor perikanan tangkap berpusat pada dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yakni SPBN Penajam dan SPBN Api-api.

Dia memerinci, untuk SPBN di Penajam, alokasi BBM bersubsidi tercatat sebesar 40 kiloliter (KL) per bulan, menaungi 99 nelayan. Realisasi penyerapan di lokasi itu tercatat hampir menyerap penuh alokasi pada Juni, Agustus, dan September. Sementara itu, SPBN Api-Api memiliki kuota jauh lebih besar, yakni 120 KL per bulan untuk melayani sekitar 500 nelayan.

“Tingkat realisasi di SPBN Api-Api tergolong sangat tinggi, di mana pada Juli terserap 119 KL, Agustus mencapai 120 KL penuh, dan September terserap 118 KL,” jelas Nani.

Baca Juga: LAPSUS: Digitalisasi Pajak hingga Awasi Perusahaan, Kubar Siapkan 12 Strategi Tingkatkan PAD 2027

Namun, di balik tingginya angka penyerapan tersebut, Dinas Perikanan juga menemukan adanya kejanggalan saat melakukan pemantauan di lapangan. Dalam pengawasan langsung di SPBN Api-Api, Dinas Perikanan yang saat itu didampingi oleh personel TNI Angkatan Laut (AL), menemukan setidaknya 12 kapal yang terdaftar sebagai penerima rekomendasi BBM subsidi.

“Namun, dalam kondisi tidak memiliki mesin. Meski fisik kapalnya ada, kendaraan tangkap tersebut nyatanya tetap mendapatkan jatah BBM,” terangnya.

Mendapati temuan tersebut, Dinas Perikanan PPU mengambil tindakan tegas dengan langsung membekukan dan menolak perpanjangan surat rekomendasi BBM subsidi bagi kapal-kapal yang bermasalah tersebut. Meski dengan alasan kapalnya sedang tidak beroperasi atau berada di darat (dok) akibat cuaca buruk maupun kerusakan.

Baca Juga: Benarkah Bra Berkawat Picu Kanker Payudara? Simak Penjelasan Medisnya

“Beberapa nelayan beralasan kapal mereka mengalami kebocoran akibat terpaan selama musim Angin Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, menyikapi keterbatasan kuota, Dinas Perikanan menerapkan strategi pengalihan kuota temporer. Surat rekomendasi milik kapal yang sudah tidak ada atau tidak beroperasi, terpaksa dihentikan sementara.