PENAJAM- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mengintensifkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) melalui program jemput bola. Pelayanan tersebut dipusatkan di Kantor Desa Rawa Mulya, Kecamatan Babulu, pada Senin (9/11/2026).
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil PPU, Andi Bachtiar Latief, menyampaikan bahwa program ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.
“Selain itu, kegiatan ini menjadi langkah pemerintah daerah mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung pendataan program perlindungan sosial (Perlinsos),” kata Bachtiar.
Ia menyebutkan, berbagai layanan disediakan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari perekaman KTP-el, pengurusan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran.
“Warga juga dapat langsung melakukan aktivasi IKD di lokasi pelayanan,” ujarnya. Bachtiar menegaskan, pelayanan jemput bola digencarkan untuk mengejar target aktivasi IKD dari pemerintah pusat. Pihaknya menargetkan capaian 50 persen dari total jumlah kepala keluarga di PPU sebelum akhir Desember 2026.
"Kami sedang mengejar target sampai dengan akhir Desember. Target dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Kemensos dan Kemendagri diupayakan mencapai 50 persen dari jumlah kepala keluarga di PPU," ucapnya.
Bachtiar merincikan, jumlah kepala keluarga di PPU saat ini mencapai sekitar 70.000 KK. Artinya, target aktivasi yang harus dicapai adalah 35.000 KK. Namun, data per Jumat pekan lalu menunjukkan capaian aktivasi baru berada di kisaran 17 persen.
"Kami berharap melalui pelayanan jemput bola ini, masyarakat bisa terlayani dengan baik dan semakin banyak yang melakukan aktivasi IKD. Karena itu, kami terus mengintensifkan pelayanan dan pendataan Perlinsos agar target yang ditetapkan bisa tercapai," terangnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan pemutakhiran data sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Data yang akurat diharapkan dapat meminimalkan ketidaksesuaian data penerima bantuan dan meningkatkan transparansi.
Disdukcapil PPU mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan ini dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan. Pemerintah berharap langkah ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
