Pemkab PPU Usulkan Kuota BBM 2027: 30,6 Juta Liter Solar dan 50,5 Juta Liter Pertalite

PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara resmi telah mengajukan usulan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk tahun anggaran 2027. Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Krisna Aditama menjelaskan, bahwa usulan rutin dari pemerintah daerah PPU kepada Biro Perekonomian Provinsi Kaltim. Sesuai dengan tindak lanjut atas surat permintaan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim tertanggal 14 Oktober 2026.

“Surat usulan bernomor 600.4.6.2/1683/TU-PIMP/SETDA-EKO-SDA tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, pada 4 November,” kata Krisna, kepada media ini, Senin (09/11/2026).

Selain itu, usulan juga telah disahkan melalui sistem sertifikat elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara. Krisna menyebutkan, dalam rincian usulan tersebut, Pemkab PPU mengajukan kuota JBT Minyak Solar dengan total volume mencapai 30.630.944 liter.

Baca Juga: Hadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di UMKT, Wali Kota Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem UMKM

“Angka ini mencakup alokasi untuk berbagai sektor, seperti usaha perikanan sebesar 7.991.000 liter dan sektor pertanian sebanyak 1.398.172 liter,” rincinya. Selain sektor perikanan dan pertanian, lanjutnya, alokasi minyak solar juga diarahkan untuk sektor transportasi darat sebesar 21.081.792 liter. Selebihnya mencakup pelayanan umum sebesar 31.500 liter serta kebutuhan transportasi air melalui motor tempel sebanyak 128.480 liter.

Krisna menjelaskan, untuk kategori JBKP atau bahan bakar Pertalite, Pemkab PPU mengajukan volume sebesar 50.517.434 liter. Usulan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini BPH MIgas untuk menetapkan kuota energi di wilayah PPU untuk tahun 2027.

Diketahui, usulan ini telah disampaikan kepada Gubernur Kaltim melalui Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim. “Keputusan akhir mengenai distribusi kuota ini nantinya akan menjadi wewenang penuh pemerintah pusat melalui BPH Migas,” pungkasnya. (riz)