Distribusi Elpiji Bermasalah, DPRD Samarinda Usulkan BUM-RT jadi Sub Penyalur

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Masalah distribusi gas elpiji bersubsidi masih menjadi persoalan klasik di Kota Samarinda. Antrean panjang, kelangkaan saat hari besar keagamaan, serta ketidaktepatan sasaran distribusi membuat masyarakat resah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan, menyoroti celah distribusi antara pangkalan dan pengecer sebagai penyebab utama.
“Distribusi gas elpiji jelas tidak tepat sasaran, karena ada celah antara pangkalan dan pengecer. Jumlah pangkalan yang terbatas bisa menjadi salah satu penyebab antrean tidak merata. Karena, tidak semua masyarakat tahu posisi pangkalan,” ujarnya, usai hearing dengan Pemkot Samarinda, Pertamina, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) di DPRD Samarinda, Kamis (6/2).
DPRD Samarinda pun mendorong solusi konkret agar permasalahan ini segera teratasi. Salah satu usulan yang diajukan adalah mendistribusikan gas bersubsidi langsung ke Badan Usaha Milik RT (BUM-RT). Victor menyebutkan bahwa ketua RT memiliki pemahaman lebih baik tentang kondisi warga di wilayahnya.
“Pangkalan bisa langsung mendistribusikan ke BUM-RT. Dengan pengaturan HET yang berbeda, karena ada biaya distribusi dan keuntungan usaha bagi RT. Selama ini masyarakat bahkan mampu membeli dengan harga lebih dari dua kali lipat HET,” paparnya.
Menurutnya, skema ini dapat memutus celah oknum supplier yang bermain di pasar. Saat ini, ada dugaan bahwa tabung elpiji melon dibeli dari pangkalan oleh oknum tertentu, lalu dijual ke pengecer dengan harga tinggi.
Victor menyebut bahwa ada informasi pengecer membeli dari supplier dengan harga Rp 30 ribu per tabung, kemudian menjualnya Rp 35 ribu dengan margin keuntungan hanya Rp 5 ribu. Bahkan jika kondisi langka, pengecer berani menjual hingga Rp 50 ribu per tabung.
“Nah, jika warga miskin dan UMKM dilindungi dengan membeli di BUM-RT, maka pangkalan yang ingin menjual ke pengecer silakan saja. Langkah ini menutup celah bagi supplier ilegal maupun orang mampu yang mengambil hak warga miskin dan UMKM,” tambahnya.
Victor menegaskan bahwa pendataan oleh ketua RT sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, ia berharap ada koordinasi dengan Pertamina, agar BUM-RT bisa diedukasi dan dibina dengan baik.
“Makanya, ketika pusat berinisiatif membentuk sub pangkalan, sebaiknya diarahkan ke BUM-RT. Tetapi HET-nya pun harus ditetapkan secara wajar, jangan hanya untung Rp 2.500, karena tidak mampu membayar operasional. Jika (untung) terlalu kecil, mereka (BUM RT) bisa memilih menjual ke pengecer,” ungkapnya.
Ia juga mendesak agar kebijakan ini segera diterapkan, mengingat bulan Ramadan sudah semakin dekat. “Jangan hanya dipikirkan, tapi harus segera dilaksanakan. Jika tidak, kelangkaan elpiji bisa kembali terjadi,” pungkasnya.
Sebagai informasi merujuk SK Gubernur Kaltim Nomor 500/K.572/2022 tentang Penetapan HET Refill LPG 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Penggunaan Minyak Tanah di Provinsi Kaltim, khusus Kota Samarinda, harga Jual LPG Tertentu dari Pertamina Rp 12.750.
Sedangkan terdapat biaya tambahan berupa ongkos angkut sampai dengan titik searah sub penyalur yakni Rp 2.750 dan biaya margin sub penyalur Rp 2.500 sehingga HET tabung elpiji dari pangkalan Rp 18.000.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




