Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan Raperda Perlindungan Guru Samarinda, Perlu Dirincikan Yang Mana Bentuk Pelecehan

Eko Pralistio
Penulis: Eko Pralistio❯
PERATURAN: Usulan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Pendidik diterima Komisi IV DPRD Samarinda.
PERATURAN: Usulan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Pendidik diterima Komisi IV DPRD Samarinda.

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Komisi IV DPRD Samarinda menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Pendidik dari Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada Rabu (19/3).


Advertisement

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi guru, terutama kekhawatiran mereka terkait potensi jeratan hukum saat menjalankan tugas.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa banyak guru merasa was-was karena tindakan kecil, seperti mencubit atau menegur siswa, dapat berujung pada laporan hukum.

Kondisi ini memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik dan menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Advertisement

Oleh karena itu, para guru meminta regulasi yang dapat memperjelas batasan peran mereka, terutama dalam memberikan pendidikan etika di luar kurikulum formal.

“Guru bukan hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga mendidik secara etika. Namun, ada kekhawatiran bahwa tindakan mereka bisa disalahartikan dan berujung pada masalah hukum. Maka, diperlukan regulasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan tenaga pendidik,” ujar Novan.

Dalam rapat tersebut, berbagai permasalahan di dunia pendidikan turut dibahas, termasuk fenomena di mana suatu kasus dapat diviralkan sebelum ada kejelasan hukum, sehingga berdampak sosial bagi tenaga pendidik.

Advertisement

Novan menegaskan bahwa DPRD akan mengkaji lebih lanjut usulan Raperda ini. Saat ini, usulan tersebut belum masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Sebagai langkah berikutnya, DPRD berencana mengundang berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, organisasi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta ahli hukum dan psikologi, untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif.

“Kita harus mencari jalan tengah. Memang ada kasus di mana oknum guru melakukan pelanggaran, tetapi tidak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu, perlu duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk menyusun aturan yang melindungi guru sekaligus memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Sudino, menilai bahwa sebenarnya regulasi terkait perlindungan guru sudah ada dan telah disosialisasikan di Kalimantan Timur. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut dinilai belum optimal.

“Contohnya, ada guru yang hanya menyentuh siswa sebagai bentuk kasih sayang, tetapi malah berujung pada hukuman. Hal seperti ini yang harus diperjelas dalam regulasi,” ujarnya.

Terkait potensi tumpang tindih dengan regulasi yang ada, Sudino menegaskan bahwa usulan ini mencakup perincian batasan, terutama dalam kasus pelecehan seksual.

“Yang menjadi persoalan adalah batasan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan masih rancu. Kami ingin Komisi IV membahas ini bersama pengadilan, kepolisian, PGRI, orang tua siswa, serta Dinas Pendidikan, sehingga ada kejelasan mengenai tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran dan yang tidak,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

DPRD Samarinda menilai wacana pelarangan vape usai fatwa haram MUI perlu dikaji matang dari aspek dasar hukum, data narkoba, dan ekonomi.

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyoroti sisa material proyek drainase dan mengajak warga ikut mengawasi penanganan banjir

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

Komisi IV DPRD Samarinda memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak untuk Propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer