Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahasiswa Soroti Kinerja Wali Kota Samarinda, Ini Hal yang Dituntut

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
TUNTUT KINERJA: Sejumlah mahasiswa mendatangi Balai Kota Samarinda, mempertanyakan kinerja kepala daerah.
TUNTUT KINERJA: Sejumlah mahasiswa mendatangi Balai Kota Samarinda, mempertanyakan kinerja kepala daerah.

 


Advertisement

SAMARINDA–Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Samarinda, Selasa (3/6), pukul 14.20 Wita. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Wali Kota Samarinda Andi Harun, sekaligus mempertanyakan progres kinerja selama masa jabatan sebelumnya.

Diikuti puluhan mahasiswa lain, mereka menuntut kehadiran wali kota untuk berdialog secara langsung dan memberikan tanggapan serta solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam orasi yang disampaikan, para demonstran mengemukakan sejumlah persoalan mendasar yang belum tertangani secara efektif. Di antaranya adalah persoalan banjir yang terus terjadi meskipun proyek drainase telah dilakukan bertahun-tahun, serta bencana longsor yang menelan korban jiwa pada 12 dan 27 Mei lalu. Mereka juga menyoroti pembangunan Terowongan Samarinda yang dinilai belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.

Advertisement

Syahril Saili selaku perwakilan mahasiswa menegaskan, aksi itu bukan hanya mewakili keresahan mahasiswa, tetapi juga suara masyarakat Samarinda. “Kami hadir tidak dengan emosi atau anarkisme, tetapi dengan kajian dan literasi. Kami ingin wali kota menepati janji-janji yang telah disampaikan kepada publik dan segera melakukan program-program nyata,” ujarnya.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Dia menilai bahwa kawasan resapan air di Samarinda sangat minim. “Idealnya 30 persen wilayah kota merupakan ruang terbuka hijau, namun saat ini Samarinda baru mencapai sekitar 10 persen,” sebutnya.

Selain itu, dia turut menyuarakan isu sosial yang tak kalah penting, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus perundungan di sekolah. Mereka juga mengkritik proyek-proyek seperti tugu di simpang Mal Lembuswaa yang menelan anggaran Rp 1,1 miliar, namun dinilai tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, serta revitalisasi kawasan Pasar Pagi dan pelabuhan yang disebut hanya berorientasi pada estetika, bukan kebutuhan warga.

Advertisement

Ketidakhadiran Andi Harun dalam aksi itu sempat memicu ketegangan di lapangan. Namun, situasi tetap terkendali berkat pengamanan ketat aparat kepolisian. Ketegangan mereda setelah Pelaksana Harian Sekretaris Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, turun menemui massa.

Dalam dialog terbuka, Marnabas menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan disampaikan langsung kepada wali kota. “Kami pastikan semua tuntutan akan diteruskan. Permasalahan yang bersifat konstruktif akan segera ditindaklanjuti. Kami juga akan mengusahakan adanya dokumen resmi yang menjamin penyampaian dan tindak lanjut keluhan ini,” ujarnya

Aksi berlangsung selama dua jam dan berakhir secara damai. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal janji-janji Pemerintah Kota Samarinda dan siap melakukan aksi lanjutan apabila tidak ada progres nyata dari pemerintah dalam waktu dekat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Membaca Gelombang Perlawanan Pemuda

Membaca Gelombang Perlawanan Pemuda

Demonstrasi mahasiswa 28–29 Oktober 2026 mengusung Lima Perintah Rakyat dan Tritura, mencerminkan kepedulian pemuda pada masa depan bangsa.

Unjuk Rasa 27 Agustus di DPR, Komdigi Serukan Masyarakat Hindari Provokasi di Media Sosial

Unjuk Rasa 27 Agustus di DPR, Komdigi Serukan Masyarakat Hindari Provokasi di Media Sosial

Sejumlah kelompok masyarakat bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus.

Demo di DPR 27 Agustus, Apa Tuntutan Massa?

Demo di DPR 27 Agustus, Apa Tuntutan Massa?

Pada Kamis 27 Agustus, rencananya akan ada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer