Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Samarinda Soroti Realisasi Proyek DPUPR yang Baru 20 Persen

D
Penulis: Denny Saputra❯

Terowongan Samarinda menjadi salah satu proyek mercusuar yang disorot DPRD Samarinda dalam agenda hearing progress pekerjaan 2025 di gedung DPRD Samarinda, Senin (7/7). (FOTO: DENNY SAPUTRA)
Terowongan Samarinda menjadi salah satu proyek mercusuar yang disorot DPRD Samarinda dalam agenda hearing progress pekerjaan 2025 di gedung DPRD Samarinda, Senin (7/7). (FOTO: DENNY SAPUTRA)
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Komisi III DPRD Samarinda menyoroti berbagai proyek strategis dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (7/7). 


Advertisement

Sejumlah catatan penting disampaikan, mulai dari serapan anggaran, penanganan banjir, hingga kelanjutan proyek-proyek mercusuar seperti terowongan dan revitalisasi Pasar Pagi.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan perlunya percepatan serapan anggaran agar pelaksanaan proyek tidak menumpuk di akhir tahun yang berpotensi mengorbankan kualitas. 

Ia menyoroti bahwa hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran baru sekitar 20 persen, meski perencanaannya sudah mencapai 90 persen.

Advertisement

“Kami ingatkan, jangan sampai tiap tahun terlambat terus. Setelah APBD disahkan dan menjadi perda, seharusnya di bulan Februari atau Maret sudah bisa jalan. Supaya kualitas pekerjaan terjaga dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujar Deni usai rapat.

Salah satu isu yang kembali ditegaskan adalah penanganan banjir. DPRD meminta DPUPR menyusun blueprint atau desain induk penanganan banjir yang terintegrasi agar proyek tidak bersifat tambal sulam.

“Kita ingin ada gambaran utuh, green design penanganan banjir, sehingga tidak setengah-setengah. Masalahnya harus tuntas,” tegasnya.

Advertisement

Pihaknya juga meminta DPUPR menyusun database rinci terkait titik-titik rawan banjir, kondisi drainase, hingga progres pembangunan kolam retensi. Data ini penting sebagai acuan saat masyarakat maupun media mempertanyakan penanganan di lapangan.

Selain penanganan banjir, proyek-proyek besar seperti terowongan Samarinda dan Pasar Pagi juga mendapat perhatian. Deni mengingatkan agar penyelesaian proyek tidak hanya mengejar target serah terima, tetapi juga menjamin aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami ingin terowongan ini betul-betul tuntas dan aman dipakai masyarakat. Jangan sampai karena dikebut, sisi teknisnya terabaikan. Ini proyek ikon kota, harus benar-benar aman dan ramah pengguna,” singkatnya.

Untuk Pasar Pagi, DPUPR melaporkan progres pembangunan tahap kedua telah mencapai 65 persen. Terdapat beberapa perubahan desain, terutama di sisi Gang Pandai, yang akan diperhatikan dalam kunjungan lapangan mendatang.

Komisi III memastikan akan turun langsung memantau proyek-proyek tersebut, termasuk Teras Samarinda yang kini memasuki tahap dua pembangunan. “Kami ingin pastikan semua berjalan sesuai perencanaan. Tidak hanya di atas kertas, tapi nyata di lapangan,” pungkasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

DPRD Samarinda menilai wacana pelarangan vape usai fatwa haram MUI perlu dikaji matang dari aspek dasar hukum, data narkoba, dan ekonomi.

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyoroti sisa material proyek drainase dan mengajak warga ikut mengawasi penanganan banjir

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

Komisi IV DPRD Samarinda memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak untuk Propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer