Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Samarinda Kawal Ketat Penanganan Longsor Inlet Terowongan Jalan Sultan Alimuddin

D
Penulis: Denny Saputra❯

Deni Hakim Anwar
Deni Hakim Anwar
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-DPRD Samarinda meminta pemerintah kota dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan kontraktor pembangun terowongan Samarinda, benar-benar serius dan transparan dalam menangani longsor di inlet terowongan Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir tersebut.


Advertisement

Penanganan yang cermat dinilai menjadi kunci agar proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu tidak menyisakan potensi bahaya di kemudian hari.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap setiap tahapan proyek, termasuk dalam perbaikan lereng yang longsor pada Februari dan Mei lalu.

“Kami ingin memastikan bahwa data yang disampaikan linier dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai ada gap antara laporan dan fakta sebenarnya,” tegas Deni, Kamis (10/7).

Advertisement

Ia menyebut, hearing yang digelar awal pekan ini bersama DPUPR mengungkapkan fakta bahwa area inlet terowongan memang berada di kawasan rawan longsor, bahkan terdapat patahan geologi di sekitar lokasi.

“Senin depan kami akan sidak ke lapangan. Kami ingin melihat langsung seperti apa progresnya, termasuk memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama,” tegas Deni.

Ia mengingatkan, terowongan yang digadang-gadang menjadi ikon baru Samarinda tak boleh menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

Advertisement

Selain memecah kemacetan, infrastruktur ini harus aman dan nyaman dilalui. Deni juga menyoroti pentingnya pelebaran dan perbaikan jalur pendekat di kawasan Jalan Sultan Alimuddin agar kelak tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Kita tidak ingin ini jadi proyek mercusuar yang menyisakan masalah. Harus tuntas, aman, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutup Deni.

Sebagai informasi, dari data yang dirilis pemkot, kajian geoteknik sejak Februari juga menyimpulkan adanya area talus atau longsoran lama yang masih aktif dan berisiko memicu pergerakan lereng.

Proyek terowongan yang sedianya dibangun dengan anggaran sekitar Rp395 miliar, kini membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 133 miliar lagi, untuk penanganan longsor di area inlet.

Proses perbaikan dibagi dalam dua fase. Fase pertama meliputi , meliputi pengerjaan lereng sisi inlet, perbaikan kemiringan (regrading), serta pembangunan struktur beton (Cast in-situ Concrete) sepanjang 72 meter.

Pekerjaan ini ditarget rampung Desember 2025 dengan biaya sekitar Rp 39 miliar.
Fase kedua, dimulai 2026, fokus pada pemasangan ground anchor, perbaikan drainase, dan penguatan lereng, dengan anggaran mencapai Rp94 miliar. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

DPRD Samarinda menilai wacana pelarangan vape usai fatwa haram MUI perlu dikaji matang dari aspek dasar hukum, data narkoba, dan ekonomi.

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyoroti sisa material proyek drainase dan mengajak warga ikut mengawasi penanganan banjir

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

Komisi IV DPRD Samarinda memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak untuk Propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer