Hadapi Pemotongan Dana Transfer Pusat, Pemkot Samarinda Atur Anggaran 2026

SAMARINDA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kembali digodok Tim Anggaran Peme
rintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda. Langkah ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kondisi kas daerah di tahun mendatang, sebelum APBD disahkan.
Sekretaris Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan yang juga Ketua TAPD, menyebutkan adanya indikasi pemangkasan dana dari pemerintah pusat. Meski besarannya belum dipastikan, potensi itu sudah cukup membuat sejumlah proyek pembangunan yang bergantung pada dana transfer pusat perlu ditinjau ulang.
Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, nilai APBD Samarinda dipatok Rp5,3 triliun. Jumlah tersebut naik dari RAPBD Murni 2025 yang berada di angka Rp4,9 triliun.
“Penetapan angka ini didasarkan pada LKPD. Tapi sifatnya masih dinamis, bisa berubah sesuai perkembangan,” ujarnya, Selasa (19/8).

Kondisi ini membuat TAPD harus menentukan skala prioritas penggunaan anggaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hero menegaskan, kenaikan NJOP tetap dibatasi.
“Ada Perwali Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur maksimal kenaikan PBB hanya 25 persen. Jadi tidak ada kenaikan berlebihan. Pemkot menargetkan PAD tahun depan bisa tembus Rp1,2 triliun,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta Fathurrozi, menambahkan bahwa efisiensi juga berlaku pada Dana Bagi Hasil (DBH). Dari total rata-rata Rp1,6 triliun per tahun, tahun depan diperkirakan hanya Rp800 miliar yang bisa masuk kas daerah.
“Artinya setengahnya berkurang, otomatis berpengaruh pada program pembangunan,” paparnya.
Tak hanya itu, bantuan keuangan dari provinsi juga terkena penyesuaian. Menurut Ananta, porsi anggaran infrastruktur yang bersifat mandatory hanya sekitar 40 persen, sehingga ada kegiatan lain yang harus direalokasi.
“Arahan Pak Wali jelas, jangan sampai belanja pegawai, termasuk gaji PPPK, terganggu. Karena itu yang menyangkut kesejahteraan. Sisanya akan kami efisiensikan,” tutupnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




