
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kasus makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang basi dan sempat masuk radar puskesmas pekan lalu membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda memperketat pengawasan.
Meski belum ada laporan resmi yang diterima pimpinan, tim gerak cepat di 26 puskesmas sudah disiapkan untuk menindaklanjuti setiap kejadian serupa.
Kepala Dinkes Samarinda dr Ismid Kusasih menegaskan pihaknya memang mendapat mandat mengawasi keamanan pangan MBG. Di tingkat kota, pengawasan ini juga terintegrasi dengan Satgas MBG yang diketuai Kepala BPBD Samarinda, Suwarso.
“Kami punya tim gerak cepat yang berada di semua puskesmas. Mereka terdiri dari tenaga fungsional kesehatan lingkungan yang selama ini mengawasi makanan. Tugasnya siaga jika ada laporan kejadian di lapangan,” jelasnya, Kamis (18/9).
Menurutnya, tim gerak cepat di bawah Dinkes Samarinda bekerja berdasarkan tupoksi resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Jika ada kasus, misalnya di sekolah tertentu, tim segera turun melakukan pemeriksaan.
Hasilnya kemudian dilaporkan ke dinas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pengiriman sampel makanan ke BPOM atau laboratorium kesehatan. “Kalau ditemukan tanda-tanda keracunan, maka proses penanganan akan ditingkatkan,” terangnya.
Ismid menyebut, kejadian makanan basi di SMA 13 Samarinda beberapa waktu lalu ditangani melalui jalur tersebut. Meski belum ada indikasi keracunan, pihaknya menunggu laporan surveilans agar bisa menjadi bahan evaluasi. “Prinsipnya, lebih baik mendahulukan pencegahan,” tegasnya.
Salah satu upaya pencegahan yang kini digenjot adalah pelatihan bagi penjamah makanan. Dari sekitar 13 dapur penyedia MBG atau SPPG di Samarinda, sudah ada dua hingga tiga yang mendapat pelatihan langsung dari Dinkes.
“Sebelum ada program MBG pun, kami rutin melatih penjamah makanan untuk mendapatkan sertifikasi layak sehat. Jadi langkah ini dilanjutkan dan diperluas,” tambahnya.
Tantangan utama, kata Ismid, adalah pengolahan makanan dalam jumlah besar yang memiliki risiko berbeda dibanding catering biasa. Untuk itu, selain pengawasan rutin, Dinkes juga menyiapkan supervisi berkala bersama satgas MBG.
“SK satgas baru saja keluar, termasuk SOP untuk tim gerak cepat. Ke depan, pengawasan akan lebih terjadwal,” targetnya.
Ia menekankan, MBG adalah amanah Presiden yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bahwa pihaknya di daerah hanya kepanjangan tangan untuk memastikan kelayakan dan keamanan.
“Harapan kami, semua dapur MBG mampu menjaga standar, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat tanpa khawatir soal mutu makanan,” pungkasnya.
Sebagai informasi dalam mendukung pengawasan keamanan pangan MBG, Dinkes Samarinda mengacu pada aturan hukum sebagaimana Permenkes Nomor 2/2023 tentang Peraturan Pelaksana PP 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Serta Permenkes Nomor 17/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




