Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Optimalisasi Peningkatan PAD, Hadapi Pemangkasan TKD, Begini Ancaman Seriusnya

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda-Iswandi
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda-Iswandi

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menegaskan pentingnya langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang bisa berdampak besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.


Advertisement

Menurutnya, jika skenario terburuk itu terjadi, pemerintah daerah akan menghadapi tantangan serius. “Kalau nanti transfer keuangan dari pusat itu tidak ada, atau pemotongan yang besar, bisa hancur semua ini pemerintah-pemerintah daerah. Untuk itu, tentu harus mengantisipasi,” ucap Iswandi.

Sebagai langkah awal, pihaknya bersama Komisi II DPRD Samarinda  memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk duduk bersama, membahas strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu sekaligus merespons mitigasi yang telah disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait proyeksi pengurangan TKD hingga 2530 persen dalam APBD 2026.

“Bagaimana caranya untuk menutupi itu dengan meningkatkan PAD. Tapi tentu dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang belum tergarap, dan tanpa membebani masyarakat. Jangan sampai seperti di daerah lain, malah membahayakan,” jelasnya.

Advertisement

Iswandi menegaskan, masih banyak potensi pendapatan yang belum digarap maksimal. Selain itu, pembenahan sistem juga menjadi kunci untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. “Itu masih diskusi tahap awal, minggu depan kita ketemu lagi. Saya minta data-data per sektor, mau lihat realisasinya, apakah sesuai dengan target atau tidak. Kalau tidak, dicari masalahnya supaya bisa maksimal,” imbuhnya.

Namun, jika kondisi terburuk benar terjadi, DPRD menegaskan tidak akan mengorbankan hak dasar masyarakat. “Yang pertama, jangan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Itu yang penting. Minimal efisiensi dulu. Kedua, dilihat proyek-proyek mana yang strategis dan mendesak, mana yang bisa ditunda sampai kondisi keuangan normal. Proyek mercusuar yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu yang harus dikurangi,” tegasnya.

Iswandi menekankan, selektivitas dalam menentukan program pembangunan menjadi kunci. “Tidak bisa sembarangan asal jalan. Harus benar-benar pastikan program yang ada menyentuh kepentingan mendasar masyarakat,” pungkasnya. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

Respons Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Samarinda Minta Pelarangan Dikaji dari Sisi Hukum dan Ekonomi

DPRD Samarinda menilai wacana pelarangan vape usai fatwa haram MUI perlu dikaji matang dari aspek dasar hukum, data narkoba, dan ekonomi.

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Soroti Sisa Material dan Elevasi Saluran, DPRD Samarinda Evaluasi Proyek Fisik Banjir

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyoroti sisa material proyek drainase dan mengajak warga ikut mengawasi penanganan banjir

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

Komisi IV DPRD Samarinda memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak untuk Propemperda 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer