Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinkes Samarinda Perketat Pengawasan Pangan MBG di SPPG

D
Penulis: Denny Saputra❯

 

Maryam Amir
Maryam Amir

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda memastikan pengawasan terhadap makanan bergizi (MBG) di Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) berjalan ketat. Tidak hanya lewat inspeksi, penguatan juga dilakukan dengan pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan.


Advertisement

Dinas tersebu menggelar pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan di SPPG se Samarinda. Kegiatan itu digelar di ruang Aula Bapperida Samarinda, Selasa (30/9), diikuti 211 peserta dari berbagai SPPG.

Kepala Dinkes Samarinda dr Ismid Kusasih melalui Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, Maryam Amir, menjelaskan bahwa langkah ini menindaklanjuti edaran Kementerian Kesehatan tentang penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SLHS hanya bisa keluar jika SPPG memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya, penjamah makanan wajib mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat penyuluhan keamanan pangan,” ujarnya.

Advertisement

Setelah pelatihan, tahap berikutnya adalah inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Setiap SPPG wajib memenuhi minimal 80 persen standar yang ditetapkan. “Kami juga melakukan pemeriksaan. Kalau sudah sesuai, barulah SLHS diterbitkan,” imbuhnya.

Sejauh ini, Dinkes Samarinda mencatat sekitar 600 penjamah makanan dari 13 SPPG telah mengikuti penyuluhan. Jumlah itu termasuk 250 orang yang mendapat sertifikat sejak Januari hingga Juli 2025.

“Ada tambahan hampir 360 penjamah lagi. Jadi progresnya cukup cepat,” terangnya.

Advertisement

Ia menegaskan, penjamah yang dimaksud mencakup seluruh pihak yang menangani makanan, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga distribusi ke sekolah. Semua tahapan itu rawan menimbulkan risiko jika tidak dilakukan sesuai prinsip sanitasi pangan.

Dalam pelatihan, peserta mendapat enam materi inti, antara lain penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, hingga pengangkutan. Termasuk cara mencegah kontaminasi silang, pencucian peralatan, serta pengenalan bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi pada makanan.

“Kami tekankan jangan sampai ada kasus keracunan, apalagi konsumennya siswa sekolah. Bahkan ada informasi akan meluas ke balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mereka adalah kelompok yang harus kita lindungi,” tegas Maryam.

Dinkes menargetkan seluruh SPPG di Samarinda memiliki SLHS. Selain sebagai bentuk kepatuhan aturan, hal itu juga menjadi jaminan bahwa makanan yang disalurkan aman dan sehat. “Kalau semua standar dipenuhi, maka program MBG benar-benar bisa mendukung terciptanya generasi emas,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Beda Keterangan, BGN Sebut Disetop, Distribusi MBG di SDN 012 Bontang Selatan Tetap Lanjut

Beda Keterangan, BGN Sebut Disetop, Distribusi MBG di SDN 012 Bontang Selatan Tetap Lanjut

Meski BGN sebut disetop sementara, MBG di SDN 012 Bontang Selatan tetap dibagikan. Dinkes tunggu hasil sampel Labkesda.

Tagih Hak Dapur MBG hingga Rp 3,5 Miliar, Perkumpulan Mitra Datangi Kantor BGN

Tagih Hak Dapur MBG hingga Rp 3,5 Miliar, Perkumpulan Mitra Datangi Kantor BGN

Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) datangi kantor BGN. Keluhkan pembayaran dapur MBG yang tak kunjung cair hingga harus berutang.

Nanik S Deyang Buka Suara Usai Mundur dari BGN, Akui Dihubungi Jaksa Agung Saat Jalani Pengobatan

Nanik S Deyang Buka Suara Usai Mundur dari BGN, Akui Dihubungi Jaksa Agung Saat Jalani Pengobatan

Nanik S Deyang menegaskan pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) murni karena alasan kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer