Cari Titik yang Sesuai dan Aman, Ini Rencana Pemindahan SMP 48 Samarinda tapi Masih Masalah Ini

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan rencana relokasi sejumlah sekolah yang kerap terdampak banjir dan longsor tidak jadi dilaksanakan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, keputusan itu diambil setelah peninjauan lapangan bersama lintas perangkat daerah, mulai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga TWAP Samarinda.

Menurut Andi Harun, relokasi bukan pilihan terbaik jika persoalan utama masih bisa diselesaikan tanpa membangun sekolah baru yang membutuhkan biaya besar.

“Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa terapi banjirnya, sehingga harus membangun baru. Setelah turun ke lapangan, rancangan awal untuk memindahkan sekolah dibatalkan karena masalahnya sudah ditemukan,” ujarnya.

Dua sekolah, yakni SMP 24 dan SD 013 Bukit Pinang menjadi contoh. Sekolah yang berada di Jalan P Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu, semula direncanakan direlokasi karena kerap terendam banjir. Namun, hasil kajian teknis menunjukkan, penyebab genangan dapat diatasi melalui penanganan drainase.

“Kami pilih tangani banjirnya dulu agar ke depan tidak lagi tergenang. Tahun depan baru poles kembali sekolahnya,” sebutnya.

Hal serupa terjadi di SMP 27 Batu Cermin yang sempat diusulkan relokasi karena ancaman longsor dari bukit di belakang sekolah. Setelah evaluasi tim teknis, relokasi juga dinilai tidak diperlukan. Pemkot menyiapkan langkah cut and fill untuk melandaikan kontur bukit. Tanah hasil pengerukan akan diarahkan ke kolam bekas tambang (void) di area belakang sekolah. “Semua langkah teknis sudah disiapkan untuk menghilangkan potensi longsornya,” tegasnya.

Berbeda dengan dua kasus tersebut, satu sekolah di kawasan Jalan Proklamasi akhirnya harus relokasi, namun bukan karena bencana. Kawasan itu kini menampung tiga sekolah sekaligus yaitu SMP 48, SD 004, dan SD 016, sehingga jumlah siswa dianggap terlalu besar untuk kapasitas lahan yang ada. Pemerintah memutuskan SMP-nya yang akan dipindahkan.

Namun, proses relokasi masih terhambat ketersediaan lahan. Dua alternatif yang sempat dibahas, yakni lokasi di Perumahan Borneo dan area dekat kompleks Kuburan Cina, dinilai tidak layak. Lahan di Perumahan Borneo terlalu kecil dan jauh dari lokasi lama, sementara lahan dekat Kuburan Cina memiliki potensi longsor.

“Kami masih mencari tanah yang ideal untuk membangun SMP baru. Bila anggarannya cukup, 2026 kita bangun,” jelasnya.

Seluruh proses finalisasi mulai kebutuhan biaya, teknis pembangunan, hingga analisis penanganan banjir dan longsor kini dibahas lintas OPD. “Itu tidak hanya Disdikbud, tapi juga melibatkan PUPR, dan bidang SDA, karena semuanya harus terintegrasi,” pungkasnya. (*)