Dukung Program Prioritas Nasional, Ini yang Bakal Dilakukan Dinas Kesehatan Samarinda

Program itu dijalankan seiring kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta dukungan terhadap agenda prioritas kesehatan nasional.

Kepala Diskes Samarinda Ismid Kusasih menegaskan, pelaksanaan CKG sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan yang menjadi amanat Kementerian Kesehatan.

“Dinas kesehatan adalah perangkat daerah wajib pelayanan dasar. Yang kami jalankan pertama adalah SPM. Ada 12 SPM yang harus dipenuhi, mulai pelayanan ibu hamil, melahirkan, bayi, balita hingga lansia, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, penyakit menular seperti TBC dan HIV, sampai pelayanan untuk ODGJ,” ujarnya, Senin (19/1).

Diskes Samarinda juga menjalankan program prioritas Presiden Prabowo yang dikenal sebagai Asta Cita di bidang kesehatan. Program tersebut meliputi penanganan stunting, CKG, percepatan penemuan dan penanganan penderita TBC, serta penguatan Universal Health Coverage (UHC). Diskes juga terlibat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait progres CKG, Ismid menyebutkan capaian Samarinda hingga akhir 2025 mencapai sekitar 40 ribu pemeriksaan. Dengan jumlah penduduk sekitar 800 ribu jiwa, capaian tersebut setara dengan sekitar lima persen dari total populasi.

“Kalau dilihat angkanya memang masih kecil, tapi pelaksanaannya sudah maksimal. Kami tidak hanya menunggu, tapi juga melakukan jemput bola. Tantangannya ada di SDM dan Bahan Habis Pakai (BHP), karena jenis pemeriksaan berbeda-beda mulai bayi baru lahir sampai lansia,” jelasnya.

Selain keterbatasan SDM dan BHP, kendala lain yang dihadapi adalah sistem aplikasi Satu Sehat yang digunakan secara nasional. Menurut Ismid, sinkronisasi data dan pemeliharaan aplikasi kerap memengaruhi kecepatan pelaporan capaian. “Kami tidak mau mengejar kuantitas, tapi mengorbankan kualitas. Pemeriksaan lansia misalnya, ada delapan item. Kalau hanya satu-dua item yang diinput, dianggap diterima di aplikasi, itu yang harus disinkronkan,” tegasnya.

Untuk anggaran CKG pada 2026, Diskes menjelaskan tidak ada alokasi dana khusus. Program CKG melekat pada kegiatan pelayanan rutin di fasilitas kesehatan, sementara BHP sebagian besar didukung Kementerian Kesehatan. “CKG mengikuti pelayanan yang berjalan. Jadi tidak ada spesifikasi untuk anggaran, itu bagian dari pelayanan,” pungkasnya. (*)