Pemkot Samarinda Hadapi Badai Fiskal, Prioritas Pembangunan Dipersempit, Berikut yang Rencananya Dijalankan
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Memasuki peringatan HUT Samarinda ke-358 dan HUT Pemerintah Kota Samarinda ke-66 pada 2026, Pemkot Samarinda dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Nilai APBD menyusut signifikan, dari Rp 5,8 triliun pada APBD Perubahan 2025, menjadi sekitar Rp 3,1 triliun pada APBD 2026.
Kondisi itu memaksa pemerintah kota melakukan penajaman prioritas agar roda pembangunan tetap bergerak. Peringatan hari jadi kota diharapkan menjadi momentum menjaga optimisme publik di tengah keterbatasan anggaran. Pemkot menegaskan komitmen mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama pada sektor-sektor dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Samarinda Ananta Fathurrozi mengatakan, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk menuntaskan beban yang tertinggal dari 2025.
Menurutnya, ruang fiskal yang tersisa sangat terbatas karena belanja wajib, khususnya belanja pegawai, tidak bisa dihindari. “Dengan fiskal yang ada, mau tidak mau kita harus mempertahankan belanja pegawai, termasuk gaji dan TTP (tambahan penghasilan pegawai). Kalau dihitung, porsinya sudah di atas 40 persen,” ujarnya, Selasa (20/1).
Pada tahun-tahun sebelumnya, belanja pegawai masih berada di bawah 30 persen. Namun, tekanan operasional dan penyelesaian kewajiban tahun berjalan membuat porsi tersebut melonjak, sehingga celah fiskal untuk program baru semakin menyempit.
Dalam kondisi tersebut, pemkot juga memilih fokus membiayai kegiatan yang dianggap paling mendesak dan berdampak langsung. “Salah satunya adalah penyelesaian proyek-proyek yang belum tuntas agar dapat segera berfungsi,” jelasnya.
Ditanya salah satu proyek berbiaya besar, yakni pembangunan Terowongan Samarinda di Kecamatan Samarinda Ilir, Ananta menyebut proyek itu sudah rampung, untuk struktur utamanya. Meski ada sejumlah penambahan yang sifatnya untuk meningkatkan keamanan bangunan terowongan. “Secara fisik telah selesai dan tinggal menunggu izin operasional dari pemerintah pusat,” singkatnya.
Selain itu, proyek Teras Samarinda tahap 2 juga masih memerlukan penyempurnaan, khususnya pada segmen I, di depan Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. “Prinsipnya kami menambah yang masih kurang dari pekerjaan sebelumnya supaya fungsi yang direncanakan benar-benar jalan,” tegasnya.
Di sektor pengendalian banjir, pemkot tetap mengalokasikan anggaran lanjutan, termasuk sekitar Rp 6 miliar untuk mendukung kolam retensi di Sempaja, tepatnya di Perumahan Sempaja Lestari Indah (SLI), Kecamatan Samarinda Utara. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sarana pendukung seperti outlet menuju drainase lingkungan, agar kolam retensi yang dibangun pada 2025 bisa beroperasi optimal.
“Diharapkan setelah pembebasan lahan selesai, dilanjutkan pekerjaan fisik sehingga kolam retensi bisa beroperasi optimal,” terangnya.
Sementara di sektor kesehatan, pemkot menyiapkan sekitar Rp 12 miliar untuk pembangunan gedung pendukung RSUD Inche Abdoel Moeis (IA Moies), sebagai pendamping bantuan alat kesehatan dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Walau anggaran menyusut, komitmen membangun tetap ada. Kami pastikan yang prioritas tetap jalan, meski skalanya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (*)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
