Sawah atau Sawit? Dinamika Sosial Warnai Program Cetak Sawah Kaltim

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Pelaksanaan program cetak sawah di Kalimantan Timur tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis dan perencanaan.

Di lapangan, tantangan sosial justru kerap menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan program. Mulai konflik penguasaan lahan, perubahan orientasi ekonomi masyarakat, hingga persaingan dengan komoditas lain seperti sawit.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan mengungkapkan, konflik lahan masih menjadi isu yang sering muncul dalam pengembangan sawah baru.

Status lahan yang belum sepenuhnya jelas atau tumpang tindih kepemilikan membuat proses pelaksanaan program tidak bisa berjalan cepat.

“Kalau status lahannya belum clear, kita tidak berani masuk. Itu berisiko ke depan,” kata Fahmi.

Selain konflik lahan, tantangan lain datang dari perubahan mindset petani dan masyarakat. Dalam beberapa wilayah, bertani padi tidak lagi menjadi pilihan utama. Sebagian masyarakat lebih tertarik pada komoditas yang dinilai memberikan hasil ekonomi lebih cepat dan pasti.

Fahmi menjelaskan, kondisi tersebut membuat tidak semua lahan yang secara teknis layak bisa langsung dimanfaatkan. Ketika minat untuk mengelola sawah menurun, keberlanjutan program menjadi tanda tanya, meskipun dukungan infrastruktur telah disiapkan.

Persaingan dengan komoditas sawit juga menjadi dinamika tersendiri. Di sejumlah daerah, sawit dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan padi. Hal itu berpengaruh pada keputusan masyarakat dalam menentukan pemanfaatan lahan.

“Secara ekonomi, sawit memang sering dianggap lebih menarik. Ini menjadi tantangan kita ketika bicara sawah,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan program tanpa mempertimbangkan realitas sosial tersebut. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak semata teknis, tetapi juga melalui sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat setempat.

Fahmi menyebutkan, keberhasilan cetak sawah sangat bergantung pada kesiapan sosial di lapangan. Tanpa dukungan petani dan kepastian lahan, program berisiko tidak berkelanjutan meskipun secara perencanaan sudah memenuhi syarat.

“Makanya kita sangat hati-hati. Jangan sampai sawahnya jadi, tapi tidak ada yang mengelola,” tutupnya. (*)