Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Libatkan DLH, SPPG di Samarinda Ditutup Sementara karena Masalah IPAL

M
Penulis: M Hafiz Alfaruqi❯
Salah satu dapur SPPG di Samarinda yang ditutup sementara akibat kendala masalah IPAL. (HAFIZ/KP) 
Salah satu dapur SPPG di Samarinda yang ditutup sementara akibat kendala masalah IPAL. (HAFIZ/KP)  

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Program makan bergizi gratis (MBG) di Samarinda tak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasional sementara akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi standar. Di tengah kondisi itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda langsung bergerak melakukan pendampingan intensif di lapangan.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Samarinda Agus Mariyanto mengungkapkan, pihaknya baru mengetahui penutupan tersebut dari informasi yang beredar, bukan melalui pemberitahuan resmi.

Advertisement

"Dari surat kami juga tidak ada pemberitahuan langsung. Tapi dari informasi yang kami himpun, ada surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberhentikan sementara operasional dapur-dapur SPPG," ujarnya, Kamis (16/4).

Ia menyebut, jumlah SPPG yang terdampak di Samarinda sekitar 12 unit dan tersebar di beberapa lokasi. Permasalahan utama berada pada sistem pengelolaan air limbah yang belum sesuai standar.

Advertisement

Agus menjelaskan, dalam pelaksanaan program MBG, terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaksana kegiatan usaha. Ketiganya memiliki peran, termasuk dalam memastikan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai aturan.

"DLH memang tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Tapi karena ini program nasional, pemerintah daerah tetap wajib memberikan dukungan, terutama pada aspek lingkungan hidup," tegasnya.

Menurutnya, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian DLH dalam operasional SPPG, yakni pengelolaan limbah cair domestik dari aktivitas dapur serta pengelolaan sampah. Namun, isu yang mencuat saat ini lebih banyak terkait IPAL.

Standar pengelolaan limbah tersebut, lanjut Agus, mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025. Dalam regulasi itu telah diatur teknologi dan tata kelola IPAL yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan usaha, termasuk dapur SPPG. "Dari hasil pengawasan, ada yang dinilai belum memenuhi standar. Itu yang kemudian menjadi dasar evaluasi," katanya.

Meski tidak terlibat sejak awal, DLH mengklaim telah melakukan pembinaan sejak 2025. Memasuki 2026, pendampingan semakin diperkuat, terutama dalam memastikan operasional IPAL berjalan sesuai ketentuan. "Kami lakukan pembinaan, pendampingan, sekaligus memberikan arahan teknis. Bagaimana seharusnya mereka mengelola air limbah dari dapur itu," jelasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hadiah Rp 1 T untuk Daerah Sukses MBG, Legislator Kaltim Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan

Hadiah Rp 1 T untuk Daerah Sukses MBG, Legislator Kaltim Soroti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan

Agusriansyah dukung insentif Rp 1 triliun bagi daerah sukses jalankan MBG, tetapi soroti dugaan penyimpangan dan risiko keracunan.

Pengamat Pertanyakan Transparansi dan Pengawasan MBG

Pengamat Pertanyakan Transparansi dan Pengawasan MBG

Pengamat ekonomi Unmul soroti efektivitas insentif Makan Bergizi Gratis. Ingatkan pentingnya pengawasan ketat dan kanal pengaduan.

Kebijakan Baru BGN: Sewa Kendaraan Distribusi MBG Kini Jadi Kewajiban SPPG

Kebijakan Baru BGN: Sewa Kendaraan Distribusi MBG Kini Jadi Kewajiban SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat tidak dipakai untuk kendaraan distribusi MBG.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer