SAMARINDA- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda menindaklanjuti evaluasi Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait pelaksanaan work from home (WFH) di lingkungan pemkot. Salah satu yang menjadi sorotan adalah aplikasi pemantauan kinerja pegawai melalui laman dashboard-wfh.samarindakota.go.id. Sejumlah masukan telah dicatat dan akan menjadi bahan perbaikan dalam pengembangan sistem tersebut, sebagaimana ujicoba yang diadakan Jumat (17/4).
Sekretaris Diskominfo Samarinda Suparmin menjelaskan, aplikasi dashboard WFH sebenarnya dibangun dalam waktu relatif singkat. Proses perancangan sistem dilakukan sekitar satu bulan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk BKPSDM, Bagian Organisasi, hingga unsur Sekretariat Daerah. “Ini berkat dukungan tim WFH pemkot ya,” ujarnya Minggu (19/4)
Ia mengatakan, tahap awal pengembangan dimulai dari penyusunan konsep oleh tim kecil yang dibentuk khusus untuk menangani skema WFH. Setelah konsep alur kerja disepakati dan mendapat arahan dari wali kota, pengembangan sistem langsung dilanjutkan ke tahap teknis.
“Sekitar satu minggu pertama itu kita fokus menyusun konsep bersama tim lintas OPD. Setelah desain sistemnya disepakati, proses perancangan hingga sistem siap diuji kurang lebih satu minggu lagi,” jelasnya.
Meski demikian, evaluasi awal menemukan beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait sistem presensi berbasis radius lokasi pegawai. Diakuinya, ada sekitar tujuh pegawai yang tidak bisa presensi. Setelah divalidasi ternyata domisilinya berada di luar radius 20 kilometer, misalnya di Tenggarong. “Ini yang akan kami evaluasi,” ujarnya.
Selain itu, Diskominfo juga akan meninjau kembali baseline data yang menjadi dasar perhitungan pada sistem. Data tersebut mencakup berbagai parameter seperti moda transportasi hingga konsumsi bahan bakar yang digunakan pegawai.
“Kualitas baseline sangat tergantung pada akurasi input data. Karena itu kami jadwalkan pekan depan untuk mengecek ulang seluruh data dasar agar perhitungan sistem lebih akurat,” jelasnya.
Suparmin menambahkan, ke depan aplikasi tersebut juga akan dilengkapi fitur tambahan, termasuk konversi potensi penghematan seperti listrik, air, dan bahan bakar ke dalam nilai rupiah. “Kalau masyarakat hanya bisa melihat ringkasan data di dashboard publik. Tetapi akses detail sampai by name, by address hanya bisa dilihat oleh admin, kepala perangkat daerah, atau wali kota,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
