Andi Harun Tanggapi Pernyataan Hamas soal Bankeu dan Pokir: Jangan Keliru Memahami Aturan

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Polemik bantuan keuangan (bankeu) dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltim kembali memanas. Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan hak jawab atas pernyataan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud (Hamas) yang sebelumnya menanggapi pernyataannya terkait anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Samarinda.

Andi Harun menilai, terdapat kekeliruan dalam memahami posisi bankeu dan pokir dalam penyusunan APBD. Bahkan, ia menyebut pernyataan Hasanuddin Mas'ud atau Hamas mengenai pokir sebagai hal yang keliru dan tidak sesuai dengan konstruksi aturan.

"Saya sebenarnya sudah ingin menghindari berpolemik. Jauh lebih bagus kita fokus kerja. Tapi ada saja pernyataan di ruang publik yang memaksa saya harus memberi tanggapan, apalagi kalau menyangkut hal yang salah dan sesat," ujar Andi Harun, Selasa (11/8).

Andi Harun mengaku memiliki pengalaman cukup panjang dalam pembahasan APBD. Sebelum menjabat wali kota, ia merupakan anggota DPRD Kaltim selama lima periode dan pernah dua kali menjadi pimpinan DPRD Kaltim. Selama berada di legislatif, ia juga mengaku kerap menjadi bagian dari Badan Anggaran (Banggar).

Menurutnya, secara prinsip APBD Provinsi Kaltim memang mencakup seluruh 10 kabupaten/kota. Termasuk di dalamnya kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, alokasi bankeu merupakan kewenangan pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim dalam pembahasan dan penetapan APBD. Karena itu, jika pada suatu tahun bankeu tidak dialokasikan atau hanya diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan pertimbangan objektif, hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan APBD.

"Kalau APBD Provinsi Kaltim karena suatu kondisi tidak dapat melaksanakan alokasi bantuan keuangan, itu kewenangan Gubernur bersama DPRD. Tidak masalah," katanya.

Andi Harun bahkan mencontohkan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat yang memiliki kapasitas fiskal berbeda dengan daerah lainnya. Jika kedua daerah tersebut diprioritaskan mendapatkan bankeu lebih besar karena kebutuhan pembangunan infrastrukturnya, ia mengaku tidak mempermasalahkan.

Namun menurutnya, persoalan muncul ketika konsep tersebut dikaitkan dengan pokir DPRD. Ia menilai pokir memiliki mekanisme dan prinsip representasi yang berbeda dengan bankeu. "Yang bermasalah ketika bicara pokok-pokok pikiran DPRD. Karena pokir itu berlaku prinsip representasi elektoral," tegasnya.

Andi Harun menjelaskan, anggota DPRD Kaltim dari masing-masing dapil merupakan representasi elektoral masyarakat di wilayah yang diwakilinya. Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda, misalnya, memiliki mandat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Samarinda.