Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Normalisasi Sungai Karang Mumus Berlanjut, 80 Bangunan di Bantaran Sungai Didata

D
Penulis: Denny Saputra❯
PENDATAAN: Solikin (kedua kiri) bersama tim kelurahan dan bidang Pertanahan DPUPR  Samarinda, berdiri di depan rumah salah satu warga yang terdampak rencana normalisasi SKM tahun ini, di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Rabu (2/9) (DENNY SAPUTRA/KP)
PENDATAAN: Solikin (kedua kiri) bersama tim kelurahan dan bidang Pertanahan DPUPR Samarinda, berdiri di depan rumah salah satu warga yang terdampak rencana normalisasi SKM tahun ini, di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Rabu (2/9) (DENNY SAPUTRA/KP)

Advertisement

SAMARINDA – Upaya normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) kembali berlanjut. Pemkot Samarinda mulai mendata puluhan bangunan di sepanjang bantaran sungai yang berpotensi terdampak penanganan titik sempit atau bottleneck aliran SKM.

Pendataan terbaru menyasar bangunan yang berdiri di atas jalur hijau pada segmen Jembatan Lambung Mangkurat hingga Jembatan Kehewanan. Berdasarkan data awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda, terdapat sekitar 80 bangunan yang berpotensi terdampak.

Bangunan tersebut tersebar di tiga RT pada dua kelurahan, yakni Sidomulyo dan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir.

Advertisement

Kabid Pertanahan DPUPR Samarinda Ananta Diro Nurba mengatakan pendataan merupakan tindak lanjut sosialisasi rencana pembongkaran bangunan terdampak normalisasi SKM yang sebelumnya digelar pada 2 Agustus 2026 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir.

“Pesertanya warga terdampak di Kelurahan Pelita dan Kelurahan Sidomulyo. Bahwa kami akan segera melakukan pendataan, yang terlaksana hari ini (kemarin),” ungkapnya, Rabu (2/9).

Advertisement

Data Masih Diverifikasi

Ananta menjelaskan, pendataan dilakukan untuk memastikan jumlah bangunan yang benar-benar terdampak. Sebab, angka sekitar 80 bangunan yang saat ini tercatat masih merupakan data awal dan akan dicocokkan dengan kondisi di lapangan.

“Dari data yang kami punya, bangunan terdampak kurang lebih 80. Tapi nanti diperiksa kembali di lapangan, apakah sampai 80 atau 90 atau kurang,” jelasnya.

Bangunan yang menjadi prioritas pendataan berada di sekitar 40 meter dari bibir SKM. Dalam sosialisasi sebelumnya, Ananta menyebut warga cukup antusias dan memahami status lahan yang ditempati.

“Mereka juga menyadari bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah mereka itu adalah tanah milik negara atau tanah jalur yang terdampak jalur hijau,” tegasnya.

Namun, proses penataan kawasan tersebut juga menyisakan persoalan bagi warga yang telah lama bermukim di lokasi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ganti Rugi Bantaran SKM Berlanjut Tahun ini, Pemkot Samarinda Antisipasi Klaim Ganda

Ganti Rugi Bantaran SKM Berlanjut Tahun ini, Pemkot Samarinda Antisipasi Klaim Ganda

Pemkot Samarinda meminta surat pernyataan warga untuk mencegah pembayaran ganti rugi ganda dalam normalisasi SKM.

Wali Kota Jelaskan Sebab Cashless jadi Kewajiban di Pemkot Samarinda

Wali Kota Jelaskan Sebab Cashless jadi Kewajiban di Pemkot Samarinda

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan penerapan sistem transaksi non-tunai atau cashless di lingkungan Pemkot Samarinda

Ribuan Barang Bukti Pelanggaran Perda Dimusnahkan, Pemkot Samarinda Tegaskan Penegakan Aturan

Ribuan Barang Bukti Pelanggaran Perda Dimusnahkan, Pemkot Samarinda Tegaskan Penegakan Aturan

Pemkot Samarinda musnahkan ribuan barang bukti hasil penegakan Perda di Balai Kota. Ribuan miras dan alat pendukung pelanggaran dihancurkan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer