TPP Guru Samarinda Tersendat, Disdikbud Sebut Pagu Anggaran Terbatas

SAMARINDA – Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) di lingkungan Pemkot Samarinda kembali menjadi sorotan. Sejumlah guru mengaku pembayaran TPP tersendat, sementara Disdikbud Samarinda menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan pagu anggaran.

Keluhan terutama datang dari GTK jenjang TK hingga SMP. Seorang guru yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, pembayaran TPP yang diterimanya belum berjalan rutin seperti sebelumnya.

“Untuk kami, TPP guru di Samarinda belum dibayarkan sejak Mei 2026 hingga saat ini. Selain TPP reguler, TPP/Tukin yang berkaitan dengan gaji ke-13 juga belum diterima,” ujarnya, Senin (7/9).

Baca Juga: Penerbangan Samarinda-Jakarta Kembali Normal, Penumpang Diminta Tetap Pantau Informasi

Menurutnya, TPP biasanya dibayarkan secara rapelan setiap tiga bulan. Namun, hingga September, pembayaran yang diterima disebut baru sampai periode April. Keterlambatan tersebut dirasakan sejak beberapa bulan terakhir.

“Sejak sekitar bulan puasa, pembayarannya mulai tidak rutin seperti sebelumnya. Kami sempat mendapat informasi bahwa pola pembayaran akan dicicil atau dilakukan per bulan,” jelasnya.

Guru tersebut menduga kondisi itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Namun, ia mengaku belum memperoleh penjelasan pasti mengenai penyebab keterlambatan maupun jadwal pembayaran berikutnya.

Persoalan juga disebut dialami guru yang belum bersertifikasi. Menurutnya, Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru nonsertifikasi bahkan disebut belum diterima sepanjang 2025.

“Bukan sekadar terlambat satu atau dua bulan, tetapi selama 12 bulan penuh tahun 2025 tidak ada pembayaran Tamsil. Saya salah satunya,” ungkapnya.

Keluhan mengenai TPP tersebut telah disampaikan melalui sekolah maupun pihak terkait di Disdikbud. Namun, kepastian mengenai jadwal pencairan disebut belum diperoleh.

Belakangan, guru juga diminta mengumpulkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia mengaku belum mengetahui apakah dokumen tersebut berkaitan langsung dengan proses pencairan TPP atau hanya bagian dari administrasi lainnya.