Pemadaman Listrik Bergilir Kian Sering di Samarinda, Komisi III DPRD Segera Panggil PLN
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda berencana memanggil jajaran manajemen PT PLN (Persero) UP3 Samarinda dalam pekan ini menyusul kian seringnya pemadaman listrik secara bergilir di Kota Tepian. Langkah pemanggilan ini diputuskan legislatif lantaran durasi padam listrik kini meningkat menjadi dua kali dalam sepekan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengungkapkan, pihaknya ingin meminta penjelasan langsung terkait kendala operasional yang sebenarnya dihadapi PLN. Selama ini, alasan yang kerap mengemuka ke publik berkisar pada persoalan ketersediaan stok bahan bakar batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Menurut Deni, persoalan pasokan bahan bakar semestinya tidak lagi menjadi batu sandungan. Pasalnya, sebagian besar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang telah disetujui pemerintah pusat. "Seharusnya pasokan untuk PLTU, baik swasta maupun pemerintah, sudah aman. Tapi kita belum tahu ada kendala apa dan di mana lagi saat ini," terangnya, Senin (14/9).
Baca Juga: Neraca Dagang Kaltim Surplus USD 1,24 Miliar, Nonmigas Jadi Penopang
Ia menyoroti ironi pemadaman energi yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Sebagai daerah lumbung produksi batu bara nasional, Kaltim semestinya tidak sampai mengalami defisit pasokan untuk kebutuhan pembangkit lokal.
Deni menyadari adanya regulasi distribusi dari pemerintah pusat yang mengatur rantai pasok batu bara tersebut. Kendati demikian, kejelasan hambatan di tingkat lapangan dinilai penting agar publik tidak terus menanggung dampak ketidakpastian layanan.
Kondisi pemadaman listrik bergilir ini dinilai kian menyengsarakan masyarakat karena berlangsung bersamaan dengan krisis air bersih. Saat ini, distribusi air Perumda Tirta Kencana terganggu akibat fenomena intrusi air asin yang mencemari aliran Sungai Mahakam.
"Ini dua layanan dasar yang pemerintah harus hadir di sini, tidak boleh lepas tangan. Kita tidak ingin di tengah situasi ekonomi saat ini, masyarakat terbebani kelangkaan air dan padamnya listrik," tegas Deni.
Deni mengapresiasi respons cepat Perumda Tirta Kencana yang membuka terminal air gratis di beberapa instalasi pengolahan air (IPA) untuk warga. Sebaliknya, PLN dituntut memberikan kepastian operasional yang sama terbukanya.
DPRD Samarinda memastikan jadwal pertemuan resmi dengan Area Manajer PLN bakal berlangsung pekan ini. Komisi III ingin memastikan titik temu permasalahan agar pasokan listrik segera kembali normal.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa masyarakat telah menjalankan kewajibannya dengan membayar tagihan listrik tepat waktu setiap bulan. Karena itu, warga berhak penuh mendapatkan kepastian pasokan listrik tanpa pemadaman bergilir yang berlarut-larut. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
