APBD Perubahan Samarinda 2026 Diproyeksi Defisit Rp600 Miliar, Pelunasan Utang Terancam Molor
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Samarinda Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp600 miliar.
Dinamika Transfer ke Daerah (TKD) dan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pemicu utama penyusutan postur anggaran tersebut. Akibat defisit tersebut, estimasi total APBD 2026 terkoreksi cukup dalam dari semula Rp3,8 triliun menjadi sekitar Rp3,2 triliun.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah berkejaran dengan waktu untuk menuntaskan pembahasan sebelum disahkan.
Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, kesepakatan APBD Perubahan 2026 ditargetkan rampung paling lambat pada Senin, 21 September 2026. Jadwal ini sedikit bergeser dari rencana awal karena alotnya penyesuaian belanja imbas berkurangnya potensi penerimaan kas daerah.
"Seharusnya Senin sudah bisa diketok karena ini memang agak molor dari jadwal yang sudah kita tetapkan. Makanya pembahasan ini kita kejar terus," ujarnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Banggar memberikan dua catatan krusial kepada TAPD. Fokus pertama tertuju pada skema penyelesaian kewajiban utang belanja Pemkot Samarinda tahun 2025, disusul alokasi belanja tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Prioritas pertama adalah standar pelayanan minimum tetap berjalan. Kedua menyelesaikan utang Pemkot, dan ketiga mem-back up kondisi bencana kekeringan serta kebakaran lahan yang masih berlangsung," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pos anggaran kedaruratan untuk organisasi perangkat daerah teknis, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), tidak boleh dipangkas.
Program-program nonprioritas diharapkan ditunda demi mitigasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Desember 2026.
Terkait beban utang tahun anggaran 2025 yang semula disiapkan pelunasannya senilai Rp300 miliar, Pemkot Samarinda terpaksa mengatur ulang strategi pembayaran. Defisit pendapatan membuat sebagian utang berpotensi belum bisa diselesaikan tuntas tahun ini dan terpaksa digeser ke APBD 2027.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
