Blue Bird Ajukan Izin Masuk Samarinda, Dishub Kaji Kebutuhan Armada dan Dampak Sosial
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda tengah mendalami permohonan izin prinsip operasional taksi reguler berargo Blue Bird di Kota Tepian.
Pembahasan permohonan izin tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Regulasi tersebut mengatur operasional taksi berbasis argo maupun Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu mengungkapkan, pihaknya tidak tergesa-gesa menerbitkan rekomendasi jumlah armada.
"Sesuai dengan Permenhub 117 Tahun 2018, ada izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan kategori Blue Bird ini berbasis taksi argo dan ada juga ASK. Ini harus dipertimbangkan supply dan demand-nya, terkait dengan kebutuhan berapa armada yang bisa kita rekomendasikan," ujarnya, Senin (21/9).
Manalu menjelaskan, Wali Kota Samarinda telah memberikan instruksi khusus perihal permohonan ini. Pemerintah kota mensyaratkan adanya riset mendalam sebelum memberikan lampu hijau. "Arahan dari Pak Wali Kota Samarinda, kita perlu ada dulu kajian secara sosial, kemudian kajian potensi supply dan demand," jelasnya.
Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan jumlah armada yang mengaspal berbanding lurus dengan kebutuhan warga. Ketidakseimbangan rasio dikhawatirkan dapat memicu friksi sosial maupun kepadatan lalu lintas.
"Demand itu dalam arti kalau misalnya penumpang yang akan menggunakan ada seratus, berarti supply armada yang disediakan ada hitungannya sendiri. Nah, itu yang harus dikaji lebih lanjut selain dampak sosialnya," tuturnya.
Saat ini, Samarinda belum memiliki moda taksi argo konvensional yang mangkal di kawasan pusat keramaian kota. Armada taksi yang beroperasi saat ini umumnya melayani trayek khusus dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto menuju alamat pemesan.
"Kalau taksi argo yang stay di beberapa tempat itu sekarang tidak ada, yang ada hanya dari Bandara APT Pranoto ke rumah tujuan. Dulu pernah ada tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga ini harus dipertimbangkan secara teknis dan matang," imbuhnya.
Dishub Samarinda mewaspadai potensi penambahan beban volume kendaraan di jalan-jalan protokol jika kuota izin dibuka terlalu bebas tanpa batas yang terukur.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
