Bursa Pilkada Samarinda Mulai Memanas, Gerindra, Golkar dan NasDem Buka Nama, PDIP Masih Diam

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Meski jadwal Pilkada masih menunggu kepastian dari revisi UU Pemilu di tingkat pusat, sejumlah nama mulai menghiasi bursa calon wali kota Samarinda. Beberapa partai sudah membuka kartu dengan memunculkan nama yang diproyeksikan maju di Kota Tepian.

Gerindra menjadi partai pertama yang terang-terangan menyodorkan nama. Dalam rapat kerja partai pada pertengahan Juni lalu, partai besutan Prabowo Subianto itu menyatakan dukungan kepada Helmi Abdullah untuk maju dalam kontestasi Pilkada Samarinda.

Dua bulan kemudian, giliran Golkar masuk dalam radar. Musyawarah Daerah Beringin Samarinda pada Agustus menetapkan Andi Satya Adi Saputra sebagai ketua DPD. Dari forum itu pula, nama Andi Satya mulai digadang-gadang untuk masuk dalam bursa pencalonan.

Baca Juga: 129 Aset Pemprov Kaltim Menganggur, DPRD Bidik Sumber PAD Baru hingga Rp100 Miliar

Pada September, giliran NasDem ikut meramaikan. Partai tersebut mengusulkan nama Saefuddin Zuhri sebagai figur yang dipersiapkan untuk melanjutkan duet politik Andi Harun-Saefuddin Zuhri pada periode berikutnya.

Namun, geliat tersebut tak membuat seluruh partai ikut buru-buru membuka nama. PDI Perjuangan justru memilih jalur berbeda.

Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan perebutan tiket pencalonan belum menjadi pekerjaan utama partainya. Partai banteng moncong putih saat ini harus membangun kekuatan di akar rumput melalui kerja politik di tengah masyarakat, ketimbang sibuk mengejar momentum elektoral.

“Kalau kita berpartai itu bukan melulu soal elektoral, bukan melulu soal kemenangan pemilu. Tapi bagaimana kita bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat,” katanya, Senin, 21 September 2026.

Menurut Nanda, kemenangan elektoral perlu didukung kerja politik. Elektabilitas, kata dia, bakal tumbuh dari kerja politik yang benar-benar menyentuh kepentingan warga.

Sikap itu sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader turun langsung ke masyarakat. Mendengar persoalan warga, mencari solusi, hingga menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kita diperintah oleh Ibu Ketua Umum untuk turun ke bawah. Untuk bekerja, cari solusi, dengarkan, cari solusi, buat program yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi itu dulu yang akan kita laksanakan,” ujarnya.