Mahasiswa Samarinda Soroti Distribusi dan Kuota BBM, Pertamina Buka Suara

SAMARINDA – Sejumlah mahasiswa di Samarinda menyoroti pelayanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Fuel Terminal (FT) Samarinda, Rabu (7/10).

Beberapa persoalan yang dibahas mahasiswa antara lain kesesuaian pasokan dengan kebutuhan BBM, keterbukaan distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga mekanisme penentuan kuota BBM di Kaltim, khususnya Samarinda.

Aspirasi mahasiswa diterima Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut I Fuel Hasanuddin Ritonga. Pertemuan berlangsung di lobi FT Samarinda.

Baca Juga: DPRD Kaltim Desak Evaluasi Kuota BBM Bersubsidi, Firnadi Ikhsan: Bukan Minta Sebanyak-banyaknya

Hasan mengatakan Pertamina terbuka terhadap masukan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.

“Kami menerima dan mendengarkan aspirasi rekan-rekan. Kami memahami bahwa perhatian ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya, Kamis (8/10).

Meski demikian, Hasan mengingatkan agar penyampaian aspirasi di lingkungan fasilitas BBM tetap memperhatikan aspek keselamatan. FT Samarinda merupakan fasilitas penyimpanan dan penyaluran BBM yang memiliki area terbatas serta menerapkan ketentuan keselamatan.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap pelayanan BBM di Samarinda.

Dia mengatakan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.

“Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa,” ungkapnya.

Edi berharap komunikasi antara Pertamina dan masyarakat dapat terus berlangsung secara terbuka. Menurutnya, persoalan terkait pelayanan BBM dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.