Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Transfer Pusat ke Samarinda Turun 43,38 Persen, DBH Merosot Rp 933 Miliar

D
Penulis: Denny Saputra❯
MASIH DIPANTAU: Pemkot Samarinda memaksimalkan PAD yang diterima di tengah kondisi transfer ke daerah yang turun, demi menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan.
MASIH DIPANTAU: Pemkot Samarinda memaksimalkan PAD yang diterima di tengah kondisi transfer ke daerah yang turun, demi menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan.

Advertisement

SAMARINDA – Pendapatan transfer Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dari pemerintah pusat hingga September 2026 turun 43,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda mencatat realisasi transfer sebesar Rp1,12 triliun, turun dari Rp1,98 triliun pada Januari–September 2025.

Kepala Bapenda Samarinda Cahya Ernawan menjelaskan, penurunan tersebut terutama dipengaruhi merosotnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Hingga September 2026, realisasi DBH tercatat Rp229,07 miliar, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,16 triliun.

“Penurunan DBH menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan daerah secara keseluruhan,” ungkapnya, Rabu (21/10).

Advertisement

Secara nominal, penerimaan DBH berkurang sekitar Rp933,92 miliar atau 80,30 persen dibandingkan Januari–September 2025. Penurunan ini berdampak pada komposisi pendapatan transfer yang diterima Pemkot Samarinda.

Selain DBH, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penurunan. Realisasi DAU hingga September 2026 mencapai Rp628,72 miliar, terkoreksi 4,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Advertisement

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik mencatat peningkatan. Penerimaannya mencapai Rp261,80 miliar, naik 78,02 persen dibandingkan Januari–September 2025.

Sementara itu, DAK fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) belum tercatat memiliki realisasi dalam periode evaluasi tersebut.

Cahya mengatakan, perubahan penerimaan transfer perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pendapatan daerah. Bapenda terus memantau realisasi, merekonsiliasi data, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan perhitungan penerimaan lebih akurat.

“Langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan pembiayaan program pembangunan di tengah perubahan komposisi pendapatan daerah,” pungkasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Resmikan 7 Satuan Pendidikan, Andi Harun Tegaskan Efisiensi APBD Tetap Pro-Pendidikan

Resmikan 7 Satuan Pendidikan, Andi Harun Tegaskan Efisiensi APBD Tetap Pro-Pendidikan

Wali Kota Andi Harun resmikan 7 satuan pendidikan di SDN 013 Samarinda Utara. Dorong transformasi SDM unggul.

Efisiensi Anggaran, Andi Harun Pilih Bersihkan Teras Samarinda 2 dengan Gotong Royong

Efisiensi Anggaran, Andi Harun Pilih Bersihkan Teras Samarinda 2 dengan Gotong Royong

emkot Samarinda mengevaluasi rencana pembersihan Teras Samarinda 2 dari Rp800 juta menjadi maksimal Rp100 juta melalui gotong royong.

Andi Harun: Pengalihan Guru PPPK Bisa Ringankan Beban APBD

Andi Harun: Pengalihan Guru PPPK Bisa Ringankan Beban APBD

Andi Harun menilai pengelolaan guru PPPK oleh pusat dapat memperkuat kepastian anggaran sekaligus memberi ruang lebih besar bagi APBD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer