Pemkot Samarinda Telusuri Antrean Panjang BBM, Pergeseran ke Pertalite Jadi Pemicu Utama
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda tengah mendalami penyebab utama antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Berdasarkan evaluasi awal, antrean panjang tersebut dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nadya Turisna mengatakan, Pemkot Samarinda telah memulai langkah awal untuk mengurai persoalan distribusi energi tersebut. Penjajakan ini dilakukan guna memastikan apakah antrean disebabkan persoalan kuota pasokan atau faktor teknis lainnya di lapangan.
"Kami itu baru pertemuan awal, karena kita mau tahu sebenarnya lagi mencoba mengurai antrean BBM yang terjadi di Kota Samarinda itu karena apa. Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, betulkah karena kuota atau karena ada masalah lain," ujar Nadya Turisna.
Baca Juga: Atasi Utilitas Semrawut, Balikpapan Gandeng Universitas Brawijaya Susun Naskah Akademik Perda
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Samarinda telah memanggil Hiswana Migas guna menelusuri data alokasi bahan bakar di setiap SPBU. Kendati demikian, Hiswana Migas menyarankan agar klarifikasi data kuota dilakukan langsung ke masing-masing pengelola SPBU.
Nadya membeberkan bahwa pasokan BBM yang berada di Pertamina Fuel Terminal Samarinda, Jalan Cendana, tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi warga Kota Samarinda semata. Stok terminal tersebut turut dibagi untuk menyuplai daerah sekitar, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga di Kutai Timur (Kutim).
Di sisi lain, belum ada regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait pembatasan konsumen pengguna Pertalite. Menurut Nadya, regulasi pembatasan kriteria penerima subsidi saat ini masih digodok oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Pemerintah daerah tidak bisa membuat kebijakan yang terlalu keras karena harus patuh pada aturan pusat. Samarinda ini juga menjadi pusat jalur distribusi logistik bersama asosiasi logistik ALFI, sehingga pembatasan sepihak tidak bisa langsung diterapkan," ungkapnya.
Menanggapi isu kendaraan modifikasi pengetap BBM, Nadya menegaskan temuan Satgas Polisi menunjukkan tidak ada tangki kendaraan yang dimodifikasi. Modus yang terjadi di lapangan adalah pengisian BBM berulang kali setiap hari dalam batas wajar kapasitas 30 hingga 40 liter, sehingga pembuktiannya memerlukan penelusuran lebih mendalam. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
