Awasi 134 Ribu Penerima Manfaat MBG, Pemkot Samarinda Matangkan Satgas dan Dashboard Khusus

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mematangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan dan Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Dalam Negeri dalam menyukseskan program prioritas nasional.

Kepala Satgas Penyelenggaraan dan Pengawasan MBG Kota Samarinda Suwarso mengatakan, pembentukan satgas ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi kedua bersama Wali Kota Samarinda. Tim tersebut nantinya akan melibatkan berbagai perangkat daerah untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

"Ini rapat kedua dengan Pak Wali berkaitan dengan pembentukan Satgas Penyelenggaraan dan Pengawasan MBG di Kota Samarinda untuk menindaklanjuti arahan dari Kemendagri," ujar Suwarso, Rabu (4/11).

Suwarso menjelaskan, satgas ini nantinya akan dilengkapi dengan lima kelompok kerja (Pokja) termasuk perangkat daerahnya. Selain itu, sistem pengawasan berbasis digital juga akan dibangun melalui dashboard khusus di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

"Jadi, di samping kita membentuk satgasnya juga dashboard yang harus dibuat di Diskominfo. Itu fungsinya juga untuk pengawasan, untuk early warning sistemnya, kemudian termasuk mengakomodir kalau ada pengaduan-pengaduan," jelasnya.

Berdasarkan data terbaru dari Koordinator Wilayah BGN Kota Samarinda, total penerima manfaat (PM) program ini mencapai 134.642. Angka tersebut tersebar di 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Samarinda.

"Dari total 134.642 PM tersebut, terdiri dari MBG B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Untuk balita itu PM-nya 14.200, ibu hamilnya 1.191, kemudian ibu menyusuinya 3.507," tambahnya.

Selain kelompok B3, sasaran penerima mencakup 106.767 siswa, 7.435 tenaga pendidik, dan 1.542 non-tenaga pendidik di Kota Tepian. 

Seluruh SPPG yang beroperasi saat ini pun telah melalui serangkaian pembinaan dari Dinas Kesehatan dan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah domestik di lokasi SPPG. Suwarso menegaskan bahwa proses perbaikan tata kelola akan terus dilakukan guna meminimalkan dampak lingkungan.