KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ketergantungan pemerintah daerah terhadap aplikasi buatan vendor menjadi sorotan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Menurutnya, inovasi digital seharusnya tidak sekadar berujung pada pembelian aplikasi, tetapi mampu menyelesaikan persoalan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Dia menilai, kebiasaan membeli aplikasi dari pihak ketiga justru berpotensi membebani anggaran daerah. Terlebih, pemerintah harus mengeluarkan biaya setiap tahun untuk menyewa atau memperpanjang penggunaan sistem tersebut.
"Ada beberapa daerah, dan tidak elok saya sebut karena sekitar juga pemerintah daerah, itu menjadikan inovasi sebagai proyek. Kerja sama vendor, beli aplikasi, dan tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda memilih membangun kemandirian digital dengan memberdayakan programmer lokal. Andi menilai, sumber daya manusia di daerah memiliki kemampuan untuk menciptakan aplikasi sesuai kebutuhan pemerintahan tanpa harus selalu bergantung pada penyedia dari luar.
"Kita kumpulkan anak-anak Samarinda yang jago-jago programmer. Kita bikin sendiri. Syukur-syukur bisa direplikasi," ujarnya.
Menurut Andi, inovasi tidak harus selalu diwujudkan melalui penciptaan aplikasi baru. Pemerintah daerah juga bisa mengadopsi sistem yang telah terbukti berhasil diterapkan di daerah lain.
Di Samarinda, pendekatan tersebut dilakukan melalui dua strategi, yakni mengembangkan aplikasi secara mandiri dan mereplikasi inovasi dari daerah lain. Salah satu contohnya adalah sistem pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Dijanjikan Cair Oktober, TPP Rp 176 Miliar Ribuan Nakes RSUD AWS dan Kanujoso Masih Menggantung
Selain itu, Pemkot Samarinda mengadopsi sistem indeks merit birokrasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai memiliki kualitas baik.
"Ada beberapa yang kami buat sendiri dan itu direplikasi di daerah lain. Misalnya aplikasi Sadar," jelas Andi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
