KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kekurangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) di jenjang SD dan SMP di Samarinda menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Penyebabnya, data yang dijadikan acuan untuk pencetakan masih mengacu pada kondisi tahun 2024, padahal saat ini sudah terjadi penambahan siswa dari hasil penerimaan tahun ajaran baru dan mutasi antar kelas.
Kabid Pembinaan SD Disdikbud Samarinda, Ida Rahmawati menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat bersama Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut. bahwa kekurangan paling banyak terjadi di jenjang SD.
“Data cut off yang kita gunakan saat cetak itu masih mengacu pada 2024. Padahal ada siswa baru dari SPMB 2025 dan juga siswa pindahan dari kelas 2 sampai kelas 6,” terangnya, Senin (28/7).
Ia mengatakan, kekurangan paling signifikan terjadi di kelas 4 SD, dengan estimasi sekitar 516 eksemplar per mata pelajaran, dikalikan 8 mapel. Selain itu, beberapa kelas lain seperti 1 dan 2 juga mengalami kekurangan, meski jumlahnya tidak terlalu besar. Sebagian kebutuhan itu dipenuhi dari pengembalian buku berlebih yang sebelumnya dikirim ke sekolah lain.
Tak hanya LKPD siswa, Ida juga menyebut bahwa buku pegangan guru untuk jenjang SD juga masih belum tersedia merata. Disdikbud berencana mencetak kembali kekurangan tersebut, dengan target seluruh kebutuhan bisa terdistribusi ke sekolah paling lambat akhir Agustus 2025.
“InsyaAllah, akhir Agustus sudah lengkap. Termasuk juga untuk SMP, walaupun sekarang masih dalam proses distribusi,” jelasnya.
Berbeda dengan SD, data kekurangan buku di SMP belum bisa ditarik secara pasti karena proses distribusi masih berlangsung. Namun, Disdikbud memastikan akan langsung mencetak tambahan begitu data tersedia.
Sekolah-sekolah terpadu yang tidak mendapatkan dana BOS pun telah menjadi prioritas distribusi. “Kami dahulukan sekolah terpadu seperti SD 028 dan SMP 50. Karena mereka nol anggaran selama enam bulan ke depan,” imbuhnya.
Selain LKPD dan buku paket, sekolah-sekolah tersebut juga dibantu perangkat penunjang seperti ATK, komputer, dan printer. Untuk buku kesehatan siswa, Ida mengatakan pembiayaannya bisa dialokasikan dari dana BOS karena sudah diperbolehkan dalam dua tahun terakhir.
Buku ini penting sebagai catatan riwayat imunisasi dan pemeriksaan kesehatan siswa selama menempuh pendidikan. “Kami ikuti arahan Pemkot, dan pastikan seluruh sekolah akan mendapatkan distribusi sesuai kebutuhan,” tutup Ida. (*)
Editor : Muhammad Rizki