KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda kembali menunjukkan komitmen mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat. Setelah melewati serangkaian proses administrasi yang cukup panjang, persetujuan bangunan gedung (PBG) akhirnya terbit pada 28 November melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda.
Dengan terbitnya dokumen krusial ini, Pemkot tinggal menunggu langkah berikutnya dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Prasarana Strategis (PS) Kaltim untuk memulai pembangunan fisik senilai Rp 253,9 miliar melalui sumber anggaran APBN.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda yang juga Plt Asisten I, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa keluarnya PBG menjadi tonggak penting untuk masuk ke tahapan realisasi lapangan. “Ya, PBG pertama sudah keluar beberapa hari lalu. Sudah kami sampaikan juga ke teman-teman PS Kaltim di grup WhatsApp,” ujarnya, Selasa (2/12).
Dia menjelaskan sebelumnya dokumen pendukung lain seperti dokumen lingkungan UKL-UPL juga sudah, meskipun Andalalin juga sudah berproses di tingkat provinsi. Dengan tuntasnya kelengkapan dokumen, bola kini berada di pihak Kementerian PU untuk tahapan lanjutan. “Dengan adanya surat-surat administrasi itu, secara resmi sudah bisa dibangun fisiknya. Jadi sebenarnya kita sudah tidak ada hambatan lagi,” jelasnya.
Ia mengakui sempat ada keterlambatan proses, namun justru tekanan dari pemerintah pusat membuat percepatan terjadi. Ia menegaskan tiga dokumen krusial, yakni sertifikat lahan, PBG, serta dokumen lingkungan dan transportasi, kini ada. “Saat penandatanganan kontrak atau pelaksanaan nanti, administrasinya sudah siap. Mohon doa semua agar lancar. Benar-benar tidak ada halangan lagi,” harapnya.
Asli menyebut langkah cepat ini menjadi bukti bahwa Pemkot mengerahkan seluruh daya untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Apalagi sebelumnya, Wali Samarinda Andi Harun, disebutnya, menginstruksikan agar percepatan administrasi dilakukan. “Program ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan ikhtiar untuk membuka akses pendidikan bagi warga kurang mampu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemkot telah mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada lahan seluas 7 hektar di depan pintu masuk Stadion Utama Palaran, kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. (*)
Editor : Ismet Rifani