KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Di tengah efisiensi anggaran APBD Samarinda 2026 yang terkoreksi menjadi Rp 3,1 triliun dari sebelumnya Rp 5,8 triliun pada APBD Perubahan 2025, sejumlah program pembangunan berpotensi terdampak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Pemberdayaan Berbasis Rukun Tetangga atau Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) yang selama ini menjadi andalan Pemkot Samarinda.
Program bantuan Rp 100 juta per RT itu sempat dikhawatirkan ikut terpangkas.
Namun Pemkot Samarinda menegaskan Pro Bebaya tetap berjalan penuh pada 2026. Yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggarannya, yakni dilakukan secara bertahap. Sebesar 60 persen akan dialokasikan melalui APBD murni, sementara sisanya disalurkan pada APBD perubahan.
Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Bapperida) Samarinda Ananta Fathurrozi memastikan, tidak ada pengurangan nilai bantuan yang diterima RT. Pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan besaran Rp 100 juta per RT meski kondisi fiskal tengah mengetat. “Probebaya tetap 100 juta per RT, hanya pentahapannya saja yang diatur, 60 persen di APBD murni dan 40 persen di APBD perubahan,” ujarnya, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, kebijakan pentahapan dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan. Dengan pola tersebut, pelaksanaan kegiatan di tingkat RT tetap bisa dimulai lebih awal tanpa menunggu APBD perubahan.
“Ini bukan memangkas, tapi mengatur ritme agar semua program tetap jalan di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain Probebaya, komitmen Pemkot Samarinda terhadap program penanganan banjir juga dipastikan tidak berubah. Penyesuaian fiskal tidak menggeser prioritas utama pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Komitmen penanganan banjir tetap ada dan tidak dikurangi,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan pengaturan bertahap tersebut, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur lingkungan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat RT tetap berjalan seimbang. “Walaupun pentahapannya 60-40, tetap nanti di 2026 ini totalnya Rp 100 juta per RT, itu komitmen kami,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani